Yusril Pengacara Jokowi Bukti Politik Bukan Minyak dan Air, Semua Cair

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Joko Widodo dan Yusril Ihza Mahendra  (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan, Dok. Biro Pers Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Joko Widodo dan Yusril Ihza Mahendra (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan, Dok. Biro Pers Setpres)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra didapuk menjadi pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin, setelah menerima tawaran dari Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Erick Thohir.

Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan publik. Sebab, selama ini Yusril dianggap sebagai pihak yang berbeda ideologi dengan Jokowi dan pihak yang condong menjadi oposisi. Namun di Pilpres 2019, Yusril malah akan menjadi pihak yang membela Jokowi - Ma'ruf.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, hal ini membuktikan bahwa kondisi politik saat ini sangat cair, tak seperti hubungan minyak dan air yang tak bisa menyatu. Menurutnya, tak ada musuh dan teman yang abadi dalam politik.

"Ini menunjukkan bahwa politik kita tidak (seperti) minyak dan air, semua cair dan tergantung kepentingan. Seakan-akan ini ingin mengedepankan politik lama, tidak ada musuh dan teman yang abadi dalam politik, yang ada kepentingan abadi," jelas Adi kepada kumparan, Senin (5/11) malam.

Adi Prayitno, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Adi Prayitno, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

"Yusril ini kan ideologinya Islam fundamental. Pak Jokowi nasionalis tulen. Dalam berbagai hal mereka berhadap-hadapan, secara politik juga Yusril lebih dekat dengan oposisi. Sementara Pak Jokowi sebagai penguasa," imbuhnya.

Adi menjelaskan, kepentingan politik saat ini lebih terbuka karena berdasarkan identitas personal atau sosok figur calon pemimpin. Sehingga, kata Adi, saat ini jarang kepentingan politik yang berdasarkan ideologi dan identitas partai.

"Dulu berdasarkan identitas partai, sekarang berdasarkan identitas personal. Merasa dekat dengan salah satu person, salah satunya Jokowi. Orang ramai-ramai merasa dekat jokowi, enggak penting politiknya apa, ideologinya apa," terangnya.

Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Selain itu, menurut Adi, latar belakang Yusril sebagai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan eks pengacara Prabowo - Hatta Rajasa di Pilpres 2014 tak akan berpengaruh buruk pada elektabilitas Jokowi. Adi menganggap hal ini dapat menambah kekuatan dan tantangan bagi Jokowi.

"Ya tidak ada pengaruh buruk secara elektoral malah akan menambah kekuatan Pak Jokowi. Koalisi Pak Jokowi ini tambun pelangi. Maksudnya banyak yang kalangan nasionalis dan islamis, islamis juga beragam ada islamnya seperti Yusril. Jadi sebuah tantangan untuk mengelola harmonisasi berbagai kepentingan dalam satu timses," terangnya.

Jokowi dan Ma'ruf Amin berjalan kaki dengan pendukungnya saat deklarasi kampanye damai. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi dan Ma'ruf Amin berjalan kaki dengan pendukungnya saat deklarasi kampanye damai. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Adi mengatakan, Jokowi menunjuk Yusril sebagai pengacara karena ingin mengantisipasi potensi masalah hukum pemilu di Pilpres 2019. Terlebih Yusril selama ini adalah pengacara yang selalu mengatasi kasus-kasus besar. Jika potensi masalah itu dapat diatasi oleh Yusril, maka hal ini akan menguntungkan Jokowi.

"Misalnya kemarin (Jokowi dilaporkan) kasus video tron, kasus penggratisan Tol Suramadu. Potensi hukum di pemilu tentu harus diatasi oleh orang yang dianggap tepat dan paham, makanya (dipilih) Yusril," pungkasnya.