Yusril: Perppu Ormas yang Akan Dikeluarkan Jokowi Kemunduran Demokrasi

Yusril Ihza Mahendra (Foto: Antara/Agung Rajasa)

Yusril Ihza Mahendra, guru besar hukum UI menyampaikan pendapatnya mengenai Perppu tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2014 tentang organisasi kemasyarakatan. Yusril menyebut, konon, ada beberapa pasal yang diubah tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas yang berlaku sekarang.

"Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU Ormas yang berlaku sekarang, Pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut," beber Yusril dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (11/9).

Dengan Perppu baru ini, semua prosedur itu nampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.

"Saya menilai isi Perppu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perppu itu membuka peluang bagi sebuah kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi," beber dia.

Yusril menilai, Perppu ini dikeluarkan tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 45.

Yusril Ihza Mahendra (Foto: Facebook Yusril Ihza Mahendra)

"Situasi kegentingan apa yang ada dalam benak Presiden sehingga memandang perlu mengeluarkan Perppu? Apa karena keinginan membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap menganut faham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?" tanya Yusril.

Persoalan HTI, lanjut Yusril, belumlah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

"Ataukah Pemerintah punya target lain untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah? Saya berharap DPR bersikap kritis dalam menyikapi Perppu ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan," tutup dia.