Yusril Pertanyakan Nasib Ganti Nama Jalan di DKI: Kebon Sirih hingga Matraman

Yusril Ihza Mahendra Foto: Facebook Yusril Ihza Mahendra

Polemik tokoh sekuler sekaligus pendiri negara Turki, Mustafa Kemal Ataturk, yang akan dijadikan nama jalan di Jakarta masih menuai polemik hingga saat ini.

Pemberian nama jalan ini diawali dengan permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan Sukarno di Turki. Kemudian, Turki pun mengusulkan agar Mustafa Kemal Attaturk dijadikan nama jalan.

Terkait polemik ini, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai barter nama jalan merupakan hal yang wajar. Sayangnya, nama Mustafa Kemal Ataturk di Indonesia lekat sebagai tokoh yang dibenci karena perannya membubarkan Kekhalifahan Turki dan memisahkan Islam dengan negara.

Yusril kemudian menyoroti pergantian sejumlah nama jalan di Jakarta yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah Jalan Kebon Sirih menjadi Jalan Adi Sadikin dan Jalan Kramat Raya menjadi Jalan Mohammad Natsir.

"Sementara usul mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin yang sudah diusulkan DPRD DKI ke Gubernur belum juga dilaksanakan. Usul tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) agar Jalan Kramat Raya diganti namanya dengan Jalan Mohammad Natsir, sampai sekarang nampaknya belum digubris oleh Gubernur Anies Baswedan," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/10).

Memang nama jalan sebenarnya adalah urusan pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat hanya dapat mengusulkan untuk memberi nama atau mengubah nama jalan yang sudah ada. Namun, sebagai gubernur yang mendapatkan dukungan umat Islam pada Pilgub DKI 2017 lalu, Yusril menilai seharusnya Anies tak perlu berlama-lama mengganti nama jalan-jalan tersebut.

"Gubernur Anies Baswedan yang mendapat dukungan umat Islam melawan Ahok dan AHY dalam Pilkada DKI mestinya tidak ada keberatan apa pun dan tidak berlama-lama mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin, Jalan Kramat Raya dengan Jalan Mohammad Natsir, Jalan Matraman Raya dengan Jalan Kasman Singodimedjo, Jalan Warung Buncit dengan Jalan AH Nasution," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusril mengimbau pemerintah untuk tidak usah lagi meminta negara lain memberi nama jalan dengan tokoh-tokoh Indonesia, untuk menghindari isu seperti ini terjadi lagi.

"Saya kira memberi nama jalan dengan nama tokoh atau pahlawan memang akan selalu berhadapan dengan dilema. Seseorang menjadi pahlawan atau pengkhianat, disukai atau dibenci, sangat tergantung kepada situasi politik pada suatu zaman. Andai ada nama Jalan DN Aidit pada zaman Orde Lama, hampir dapat dipastikan nama jalan itu akan diganti di zaman Orde Baru," ujarnya.

"Mohammad Natsir adalah 'pemberontak PRRI' di zaman Orla dan Orba. Di zaman Orref (Orde Reformasi) beliau diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Persepsi masyarakat selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Begitulah sejarah manusia," pungkasnya.