Yusril: Prabowo Minta Backup Hakim, Akan Ambil Langkah Agak Keras

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra didampingi Wamen Kumham Imipas Otto Hasibuan dan Wamen Kumham Imipas Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan paparan pada raker dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para hakim di Istana Kepresidenan. Prabowo secara khusus meminta bantuan para hakim untuk menegakkan hukum sebagai bagian dari dukungan atas kebijakan yang akan diambilnya.

"Presiden meminta backup untuk menegakkan hukum dengan benar karena beliau akan mengambil satu langkah-langkah yang cukup, apa namanya, mungkin dari segi awam agak keras ya," kata Menko Kumhamimipas Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/2).

Yusril mengatakan, Prabowo sadar betul yudikatif merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi siapa pun. Peran hakim dan lembaga yudikatif yang independen ini dibutuhkan Prabowo untuk menindak mereka yang melanggar aturan dari berbagai bidang dan dinilai menghambat kesejahteraan rakyat.

"Beliau memberikan contoh apa namanya selama ini penguasaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam milik negara yang baik itu tambang maupun perkebunan kelapa sawit yang hanya memungkinkan para pengusaha tertentu tapi tidak membawa dampak kepada kesejahteraan rakyat," jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan usai melantik Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Akal-akalan oknum pengusaha hingga aparat daerah ini sudah jadi perhatian Prabowo. Karena itu, kata Yusril, Prabowo meminta dukungan dari hakim untuk bisa menindak para pelanggar hukum.

"Pak Presiden mengatakan saya mohon para hakim juga mem-backup langkah-langkah saya, jadi saya tetap lah, saya tentu orang yang ada di kabinet ini yang sedikit banyak paham masalah hukum tentu akan mengingatkan siapa pun supaya kita tidak melanggar hukum," tutur Prabowo.

"Pak Presiden ini mengambil satu keputusan dan di-backup oleh dasar hukum yang kuat dan benar dan karena itu. Ya beliau mengatakan yang mohon juga ada kerja sama dari Mahkamah Agung untuk ya mem-backup langkah-langkah yang benar ini," ucap Yusril.