Yusril soal Prabowo Bentuk Kementerian HAM: Mungkin Ilham dari Gus Dur

Presiden Prabowo Subianto berjalan usai memberi sambutan saat melakukan pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyinggung alasan pembentukan Kementerian HAM dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berkelakar, Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Selasa (10/12).

Mulanya, ia menjelaskan, Gus Dur merupakan Presiden RI pertama yang membentuk Kementerian HAM.

"Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, untuk pertama kalinya, dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasballah Saad," kata Yusril.

Namun, ia melanjutkan, kementerian itu tak bertahan lama. Setelahnya, Kementerian HAM dilebur ke dalam Kementerian Hukum dan Perundangan-undangan.

Menko Kumham Imipas dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (10/12). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Sampai akhirnya, pada pemerintahan Presiden Prabowo, kementerian tersebut kembali dihadirkan.

"Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM," ungkap dia.

Bedanya dengan Gus Dur, Prabowo memilih seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai, untuk menjadi nahkoda kementerian itu.

"Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto Melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM," beber Yusril.