Yusril Tegaskan Pokja HAM Tak Campuri Independensi Komnas HAM-Kejagung
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembentukan kelompok kerja (Pokja) penanganan perkara pelanggaran HAM berat bukan bertujuan untuk mencampuri independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun kewenangan Kejaksaan Agung.
Yusril mengatakan, pembentukan tim tersebut bertujuan menyamakan persepsi, standar, dan prosedur penyelidikan serta penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar penanganan perkara pelanggaran HAM berat yang selama ini mandek dapat ditindaklanjuti hingga ke Pengadilan HAM.
"Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan," jelas Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
Yusril menjelaskan, Kemenko Kumham Imipas menjalankan fungsi koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan prosedural yang selama ini menyebabkan sejumlah perkara pelanggaran HAM berat belum dapat ditindaklanjuti ke pengadilan.
"Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandek di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung," ujar Yusril.
Ia menegaskan, koordinasi tersebut tidak berarti pemerintah mengambil alih kewenangan ataupun mengurangi independensi lembaga yang terlibat.
"Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut," tegasnya.
Menurut Yusril, perbedaan prosedur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung perlu diselesaikan karena selama ini kedua lembaga memiliki mekanisme kerja yang berbeda.
Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat, sementara Kejaksaan Agung menjalankan kewenangan penyidikan hingga penuntutan. Perbedaan tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam penanganan perkara.
Karena itu, Yusril menilai tim yang dibentuk lebih tepat disebut sebagai tim koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan kelompok kerja yang membahas substansi kewenangan masing-masing lembaga.
"Saya lebih suka menamai tim ini sebagai tim koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan Pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan," ungkapnya.
Komnas HAM Tolak Terlibat dalam Pokja
Sementara itu, Anggota Komnas HAM Amiruddin menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam proses pembentukan Pokja yang diumumkan Yusril. Komnas HAM juga menolak bergabung dengan tim tersebut.
Amiruddin mengatakan, pembentukan Pokja dilakukan secara tiba-tiba tanpa melibatkan Komnas HAM. Ia juga menyebut pembentukan tim tersebut tidak pernah dibahas dalam Rapat Paripurna Komnas HAM.
"Pertama, sesuai ketentuan UU No.39/1999, Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri. Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara Pokja yang dikendalikan oleh Menko Hukum, HAM dan Imipas adalah instrumen dari eksekutif (pemerintah)," jelas Amiruddin dalam keterangannya, Senin (9/11).
Amiruddin menegaskan, Komnas HAM telah menyelesaikan tugas penyelidikan terhadap 13 kasus pelanggaran HAM berat yang berkasnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Menurutnya, kewenangan untuk menindaklanjuti berkas tersebut kini berada di tangan penyidik Kejaksaan Agung.
Selain itu, Amiruddin mengingatkan penanganan pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan tanpa konsep yang jelas.
Ia menilai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat semestinya diarahkan untuk memperbaiki kerusakan akibat pelanggaran sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Amiruddin juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pendekatan penanganan pelanggaran HAM berat pada era Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal menghadirkan keadilan.
"Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat secara non-yudisial. Namun langkah Presiden Jokowi itu gagal mewujudkan rasa keadilan. Pemerintah jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya," terang Amiruddin.
Ia menambahkan, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat saat ini hanya memiliki dasar hukum melalui proses Pengadilan HAM.
Jika pemerintah ingin menempuh mekanisme di luar pengadilan, Amiruddin menilai dasar hukum harus terlebih dahulu dibentuk melalui proses yang demokratis dan transparan.
Pokja Dibentuk untuk Mengurai Mandeknya 13 Kasus HAM Berat
Sebelumnya, Yusril membentuk Pokja khusus untuk mengurai penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Pokja tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
Pembentukan Pokja diumumkan Yusril dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (9/11). Rapat tersebut dihadiri jajaran Kemenko Polkam, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung.
Yusril mengatakan, pembentukan tim tersebut dilakukan atas arahan Presiden untuk menelusuri penyebab penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tidak berjalan sebagaimana mestinya.