Zulhas: 3.500 Lebih SPPG Belum Ajukan SLHS

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam gelaran peresmian Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Foto: Widya/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan ada lebih dari 3.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah akan menertibkan SPPG tersebut sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini terdapat 27.845 SPPG secara keseluruhan. Namun, terdapat 463 SPPG yang belum terdata dengan baik sehingga pemerintah akan melakukan pengecekan dan menindaklanjutinya.

"Sudah didata ada 27.845 SPPG totalnya, tetapi ada 463 yang tidak terdata dengan baik. Ini akan dicek langsung, akan ditindaklanjuti, ya. Jadi yang dipastikan itu 27.022, itu," kata Zulkifli saat menghadiri rapat perbaikan tata kelola MBG di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Zulkifli menjelaskan dari 27.022 SPPG yang tersertifikasi datanya, masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS. Kondisi tersebut perlu ditertibkan untuk memastikan keamanan makanan yang diproduksi dalam program MBG.

"Nah dari 27.022 itu, ada juga yang tidak mengajukan SLHS, nggak ngajuin dia," tegas Zulkifli.

Dia menyebut terdapat 3.060 SPPG yang tidak mengajukan SLHS. Apabila digabungkan dengan 463 SPPG yang sebelumnya belum terdata dengan baik, maka ada lebih dari 3.523 dapur yang perlu ditindaklanjuti dalam pembenahan tata kelola tersebut.

"Ada 3.060 yang tidak mengajukan, kalau mengajukan tidak SLHS kan kita ragu-ragu, ambil cek ini nanti masaknya gimana, gitu. Dan tadi ada 463 yang tidak terdata artinya 3.500 lebih dapur yang tidak mengajukan SLHS," katanya.

Pemerintah akan menindaklanjuti persoalan SPPG yang belum mengajukan SLHS. Pembenahan itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola SPPG yang telah beroperasi agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Zulkifli menegaskan keselamatan anak-anak penerima manfaat MBG menjadi prioritas dalam pembenahan tersebut.

“Ini akan ditertibkan, kasih waktu, agar... jadi yang sedang diselesaikan itu proses-proses internal yang akan menyangkut outputnya nanti masakan itu harus sehat, gitu. Kesehatan anak-anak Indonesia yang akan makan harus nomor satu” tutup dia.