Zulhas di Bantar Gebang: Pengolahan Sampah yang Baik Datangkan Banyak Manfaat

Menko Zulhas Tinjau TPST Bantar Gerbang. Foto: Dok. Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan sampah yang diolah secara baik dan efisien tidak hanya baik untuk lingkungan tetapi juga mampu menjadi sumber energi baru dan mendatangkan berbagai macam manfaat. Hal itu menurutnya sudah dimulai di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang salah satunya dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

Ketua Umum PAN ini mengatakan teknologi tersebut mampu menyulap sampah menjadi bahan bakar bagi industri semen. Namun sampah-sampah tersebut harus diolah terlebih dahulu.

"Sebetulnya sudah ada kemajuan pengelolaan sampah di Bantar Gebang ini ya. Ini pakai RDF ya karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung," kata Zulhas saat meninjau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Menko Zulhas Tinjau TPST Bantar Gerbang. Foto: Dok. Istimewa

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kepala BNPB Suharyanto, dan Wakil Kota Bekasi Tri Adhianto.

Zulhas mengatakan sebelum diubah menjadi sumber energi ramah lingkungan, sampah diolah terlebih dahulu dengan cara dicacah dan dikeringkan. Hal itu bertujuan agar kadar air mampu berkurang hingga 25 persen.

Menurutnya, proses tersebut hingga menjadi sumber energi baru bermanfaat dalam mengurai masalah sampah. Sebab teknologi tersebut mampu mengurangi sampah hingga 2.000 ton per hari. Serta sisanya dari proses RDF bisa dimanfaatkan untuk industri batu bata.

Menko Zulhas Tinjau TPST Bantar Gerbang. Foto: Dok. Istimewa

Hanya saja untuk memaksimalkan potensi tersebut maka pihaknya bakal menyempurnakan aturan yang sudah ada. Serta mengajak pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah.

"Tapi memang untuk menuntaskan ini ada tadi saya sudah sampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan. Nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan, investor bisa langsung ke (Kementerian) ESDM beri izin, langsung kontrak dengan PLN. Jadi Lebih singkat," tutupnya.