Zulhas: Sampah Bantargebang Beres Mei 2028, Kalau Tak Selesai Boleh Protes Saya

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri LH Jumhur Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri LH Jumhur Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan persoalan penanganan darurat sampah dapat selesai paling lambat Mei 2028, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Ia bahkan mempersilakan masyarakat memprotes dirinya apabila target tersebut tidak tercapai. Hal itu disampaikan Zulhas saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

“Tahun 2027 target 50%, lalu Mei 2028 termasuk Bantargebang insya Allah akan kita selesaikan. Kalau teman-teman enggak selesai, nanti boleh saya diprotes di bulan Mei 2028. Bantargebang ada dua,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan penanganan tahap awal difokuskan untuk menyelesaikan kondisi darurat sampah di sejumlah wilayah besar, termasuk Jakarta, Bandung, dan Tangerang Selatan.

“Tetapi, itu yang kita selesaikan baru yang darurat. Darurat itu seperti Bantargebang, Bandung, Tangsel, dan lain-lain, yang jumlahnya kira-kira ada 71 kota yang kita gabung di dalam 22 aglomerasi. Itu pun baru 22,5%. Kita akan selesaikan sampai Mei 2028 untuk yang darurat,” kata dia.

Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam acara Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Ia menegaskan setelah target tersebut tercapai, praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka tidak lagi diperbolehkan.

“Dan itu nanti tidak boleh open dumping lagi. Jadi kalau ada open dumping, itu bisa diterapkan Undang-Undang Lingkungan yang kata Pak Jumhur tadi bisa terkena pidana. Jadi enggak boleh lagi,” tutur Zulhas.

Menurut dia, tantangan terbesar pengelolaan sampah berada di kota-kota besar dengan produksi sampah harian sangat tinggi, termasuk Jakarta yang disebut menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari.

“Nah, yang kedua, ada wilayah yang sampahnya 1.000 ton ke atas setiap hari. Jakarta ini 9.000 ton, Pak Gubernur. 9.000 ton Jakarta ini. Jadi kalau insinerator, bisa butuh 9 sebetulnya untuk 9.000 ton yang baru per hari,” ujarnya.

Ia mengatakan persoalan sampah Jakarta tidak hanya berasal dari produksi harian, tetapi juga timbunan lama di Bantargebang yang volumenya sangat besar.

“Belum tumpukan yang lama, Bantargebang itu belum tentu kelar 20 tahun. Yang numpuk itu sudah seperti gedung 16 lantai,” kata Zulhas.

Foto udara sejumlah operator menggunakan alat berat melakukan pencarian korban longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3). Foto: Darryl Ramadhan/ANTARA FOTO

Menurut dia, penggunaan teknologi Waste to Energy melalui insinerator baru akan menyelesaikan sebagian kecil persoalan sampah nasional.

“Nah, ini yang tadi Pak Jumhur mengatakan 2 tahun, itu baru insinerator Pak, yang Waste to Energy (diubah jadi listrik). Sampah kita ubah jadi listrik itu baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5% lagi,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah teknologi pengolahan sampah lain yang dikembangkan di dalam negeri untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah nasional.

“Nanti ada teknologi lokal yang sudah bisa. Ada yang kapasitas 500 ton, ada yang RDF (Refuse Derived Fuel), ada yang gasifikasi, ada juga nanti kita pakai insinerator tapi buatan dalam negeri. Itu bisa menyelesaikan kira-kira sampai 40% lagi. Problem itu sampai 2029 akan kita selesaikan,” kata Zulhas.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan optimistis persoalan sampah Jakarta dapat dituntaskan melalui kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Saya meyakini dalam arahan dan juga kepemimpinan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, mudah-mudahan persoalan pilah sampah ini bersama dengan Pak Menko Pangan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius menjadi gerakan baru bagi Jakarta untuk memilah sampah ini. Dan harapan saya adalah mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta yang dari waktu ke waktu tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan,” kata Pramono.

Ia juga mengungkap percakapan pribadinya dengan Zulhas terkait tekad menyelesaikan persoalan Bantargebang.

“Saya masih ingat kebetulan beliau berdua adalah sahabat saya lama, ketika Pak Menko Pangan (Zulhas) pertama kali bertemu dengan saya urusan Bantar Gebang beliau membisikkan begini, kalau panggil saya kan Mas, ‘Mas, masa sih Bantar Gebang tidak bisa kita selesaikan?’. Benar nggak Pak Menko? Saya bilang, ‘Bang, Bismillah kita selesain. Di era kita harus selesai urusan Bantar Gebang,’” ujar Pramono.

Ia mengatakan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga sejak awal menunjukkan perhatian besar terhadap penyelesaian persoalan sampah di Bantargebang.

“Demikian juga dengan Pak Menteri, waktu itu belum dilantik pun sudah pengin nyelesain Bantar Gebang, rupanya feeling-nya bagus banget ini. Dan kita akan selesaikan dan saya yakin akan terselesaikan,” kata dia.