Contoh Thailand, Pemerintah Diminta Kurangi Pajak Kendaraan Listrik

Petugas mengisi daya baterai mobil listrik pada pameran kendaraan listrik Electric Vehicle Standards Expo (EVSE) 2023 di Jogja Expo Centre, Bantul, D.I Yogyakarta, Rabu (12/7/2023). Foto: ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Laporan perusahaan konsultasi Arthur D Little (ADL) membeberkan sejumlah hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mendorong percepatan penjualan kendaraan listrik. Di samping soal minimnya ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), pemerintah juga perlu memberikan tambahan insentif.

Senior Manager ADL South East Asia Akshay Prasad mengatakan, insentif dari pemerintah harusnya juga bisa diberikan kepada investor atau start-up yang ingin membangun dan mengembangkan infrastruktur charging.

Presiden Jokowi dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra-Fast Charging. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lantaran tak ada stimulus dari pemerintah, akhirnya membatasi investor infrastruktur pengisian daya baterai yang masuk ke Indonesia.

"Berdasarkan negara lain biasanya start up atau sektor privat mengembangkan infrastruktur EV, sehingga adopsinya lebih cepat dan menantang kompetisi di pasar akan lebih baik," katanya di Jakarta, Selasa (1/8).

Menurutnya pemerintah Indonesia terlalu bergantung pada PLN, sehingga ini menjadi kendala yang harus dibenahi untuk mencapai target 3 juta unit kendaraan listrik pada 2030 --600 ribu unit roda empat dan 2,4 juta unit roda dua.

"Sulit untuk melepas monopoli mereka. Yang bisa dilakukan adalah kerja sama dengan partner PLN seperti Grab, Gojek, Bluebird atau pengguna EV lain untuk saling memberikan data terkait kebutuhan listrik, bagaimana pemanfaatan EV di Indonesia, sehingga bisa dibangun bisnis lebih baik dan menarik," katanya.

SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) di Rest Area KM 57A ruas Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (12/4/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Mendukung pembebasan pajak impor mobil listrik

Terbaru, pemerintah Indonesia akan membebaskan pajak mobil listrik yang diimpor utuh (CBU). Dengan tujuan mendorong perusahaan otomotif lainnya masuk ke dalam negeri.

Hanya saja hal tersebut masih belum diputuskan. Meski demikian Partner & Global Head ADL Automotive Practice Andreas Schlosser mendukung adanya rencana insentif tersebut.

"Sangat penting mengundang pemain baru, biasanya dilakukan dengan mengurangi pajak impor CBU. Kalau banyak investor, baru mulai kembangkan kebijakan komponen dalam negerinya," terangnya.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmikan fasilitas ultra fast charging station (UFCS) di Plaza Senayan, Jakarta (9/3). Foto: Sena Pratama/kumparan

"Hal itu dilakukan di Thailand beberapa tahun lalu, mengurangi pajak EV, banyak OEM EV masuk dan lebih berkembang saat ini. Semakin banyak EV di jalan, semakin banyak EV dipakai, persepsi masyarakat akan EV akan terbentuk," lanjutnya.

Melalui pendekatan pragmatis, perusahaan juga mengkategorikan Indonesia sebagai salah satu dari 15 negara, yang dianggap telah siap mengadopsi mobilitas elektrifikasi oleh ADL.

Pengecasan mobil listrik Wuling Air ev di SPKLU Puspiptek, Serpong. Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan

Indonesia masuk ke dalam kelompok pasar EV yang sedang berkembang (Emerging Market) bersama Jepang, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Di bawah kelompok tersebut, ada kelompok Starter' meliputi India, Vietnam, Meksiko, Brasil, dan Afrika Selatan.

Di atasnya merupakan kelompok negara 'Ambitious Follower' seperti China, Jerman, Singapura, dan United Kingdom yang semuanya hendak mengikuti satu-satunya negara adopsi kendaraan listrik paling sukses dan dijadikan benchmark dunia, yakni Norwegia.