Cukai Karbon Kendaraan Bisa Tambah Pendapatan Negara hingga Rp 92 Triliun

Petugas melakukan uji emisi ke sejumlah kendaraan di Kantor Subdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (1/9). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin memaparkan penerapan cukai karbon kendaraan bermotor jauh lebih banyak membawa manfaat untuk pemerintah daripada aplikasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Dalam presentasinya lewat forum diskusi Opsi Laen PPN12%: Cukai Carbon Kendaraan Catatan Mitigasi Emisi Kendaraan Tahun 2024 di Jakarta, Safrudin menerangkan bahwa cukai karbon bisa menjadi pilihan alternatif pendapatan pemerintah.

"Kan sekarang isunya pemerintah akan mencari income baru, sumber pendapatan baru. Setelah dicari berbagai cara, tidak menemukan solusi. Maka diambil cara-cara kuno yaitu dengan cara menaikkan pajak (PPN)," buka Safrudin di kanal resmi YouTube infokpbb.

Lebih lanjut, berdasarkan perhitungannya negara berpotensi bisa meraup pemasukan hingga Rp 92 triliun per tahun. Itu kira-kira Rp 25 triliun lebih banyak daripada mengandalkan penerapan PPN 12 persen yang disebutnya hanya mendatangkan Rp 67 triliun per tahun.

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (26/12/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Terkait potensi cukai karbon, jika kita ingin memperoleh ruang fiskal baru, dalam konteks ini adanya ruang baru bagi pendapatan negara atau pendapatan pemerintah. Jadi kenapa pemerintah tidak memilih opsi (cukai karbon) seperti ini?" imbuh Safrudin.

Selain itu Safrudin turut membeberkan peluang benefit lainnya yang bisa didapatkan pemerintah. Misalnya cukai karbon juga bisa mempercepat pengurangan beban pemerintah untuk pengendalian emisi gas buang dan belanja impor BBM.

"Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Sebagai multiplier effect dari saving BBM, kemudian peningkatan kualitas udara, pengendalian emisi yang efektif, dan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat," jelasnya.

Data yang ditampilkan, dirinya menyebut bahwa Indonesia bisa menekan emisi karbon sebesar 59 persen, lebih besar dibanding target pengurangan emisi nasional negara yang harus dijanjikan kepada PBB sebesar 41 persen.

Ilustrasi kilang bahan bakar minyak. Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

"Menghemat konsumsi BBM hingga 59 juta kiloliter dan solar 56 juta kiloliter atau setara dengan nilai Rp 677 triliun. Itu poin yang ingin kita sampaikan bahwa efeknya terhadap (penurunan) emisi sangat efektif sekali. Juga dalam rangka menghemat BBM nasional itu juga sangat efektif," kata Safrudin lagi.

Kemudian adanya cukai karbon mampu berkontribusi dalam hal pengembangan kendaraan berbasis listrik murni atau Battery Electric Vehicle) dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau sektor otomotif di dalam negeri.

"Kemudian cukai karbon ini akan menjadi baik untuk pengembangan Battery Electric Vehicle (BEV) yang sudah menjadi tren global. Jangan sampai kita juga menjadi negara yang tertinggal kereta, dalam konteks adopsi kendaraan bermotor," pungkasnya.

Ia percaya bahwa BEV yang merupakan salah satu teknologi net zero emission vehicle (net-ZEV) ikut memberikan dampak dalam hal meningkatkan keunggulan untuk berdaya saing secara kompetitif, tidak hanya dari produk melainkan juga ekosistem pendukung.

Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah untuk komponen utama BEV, seperti nikel (Ni), kobalt (Co), dan rare earth, sebagai material penyusun utama baterai kendaraan elektrik. Meningkatkan peluang menjadi rantai pasok global BEV.

***