Ekonom Indef: Relaksasi PPnBM Terlambat, Hasilnya Tak Signifikan

Astra Auto Fest 2019. Foto: Bangkit Jaya Putra

Kebijakan relaksasi PPnBM mobil baru, yang akan berlaku mulai Maret 2021, direspons Ekonom dan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad.

Pada webinar yang digelar Minggu (21/2) bertajuk 'Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?', Tauhid mengungkapkan beleid tersebut terlambat diberlakukan.

Mengingat negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand, diberikan pada pertengahan 2020. Mereka tercatat berhasil menaikkan penjualan, dan menekan angka penurunan penjualan.

Sementara Indonesia, penjualan mobil pada 2020 secara akumulasi, mengalami koreksi cukup dalam. Ya, khususnya dibandingkan dengan negara tetangga.

"Jadi menurut saya usulannya relatif terlambat, pada saat dibutuhkan," ujarnya.

Penjualan mobil di Asia Tenggara 2020. Foto: Dok. INDEF

Seberapa efektif relaksasi PPnBM

Tauhid juga menyoroti soal pergerakan industri otomotif, yang malah sudah membaik secara alami. Berdasarkan data yang diutarakannya, tren pertumbuhan per bulan sudah naik sejak 6 bulan terakhir di 2020, bahkan sampai Januari.

Pada segmen 1.500 cc pada periode Maret 2019 sampai Februari 2020, ada di kisaran 0,98 persen per bulan. Sedangkan sepanjang pandemi malah di angka 5,41 persen.

Artinya tanpa ada relaksasi PPnBM pun, kata Tauhid, pertumbuhan daripada penjualan kendaraan bermotor 1.500cc atau di bawah 1.500 ini akan kembali menuju normal.

"Katakanlah dia akan mencapai penjualan kurang lebih 80 ribu per bulan, tidak lama lagi, saya kira pertengahan tahun akan normal, apalagi bila ada PPNBM," tutur Tauhid.

Produksi mobil, serta penjualan wholesales dan retailsales di Indonesia. Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparanOTO

Dampak ekonomi sangat kecil

Menghitung dengan computable general equilibrium model, Tauhid mengutarakan, kebijakan PPnBM juga dianggap tak berdampak signifikan untuk ekonomi.

Ya bila dilihat hasilnya cenderung nol, bahkan sampai dua angka di belakang koma. Hitungan dengan ini juga disebut Tauhid pernah dilakukan Kementerian Perindustrian (bisa dilihat tabel).

"Kebijakan PPnBM 0 persen untuk kendaraan bermotor tak perlu dilakukan. Tanpa kebijakan pun penjualan sedang menuju normal. Dan dampak ekonominya dapat dikatakan sangat kecil," ucapnya.

Simulasi dampak ekonomi relaksasi PPnBM menggunakan computable general equilibrium model. Foto: Dok. INDEF