Gaikindo Soal Relaksasi TKDN, Industri Otomotif Nasional Bisa Kolaps

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohanes Nangoi menanggapi soal pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa direlaksasi.

"Industri otomotif kita sudah bangun puluhan tahun, lho. Kita enggak mau bahwa industri ini ambruk, nanti ini kita akan koordinasikan dengan pemerintah terkait hal tersebut," buka Nangoi ditemui di Jakarta pekan ini.

Industri otomotif nasional, dikatakannya terbentuk selama puluhan tahun. Menghasilkan beberapa pelaku Industri Mikro Kecil Menengah atau IMKM yang mendukung suplai komponen ke sejumlah produsen kendaraan yang punya pabrik di Indonesia.

"Sampai yang namanya lahir Agya, Ayla dengan 92 persen komponen lokal. Ini tentunya jadi bahan pertimbangan pemerintah, juklak (petunjuk pelaksanaan) belum keluar. Nanti kita lihat, rasanya aman-aman saja," jelas Nangoi.

Ilustrasi aktivitas di pabrik baru Karawang Assembly Plant 2 (KAP 2) milik Astra Daihatsu Motor (ADM) yang berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, di Karawang Timur, Jawa Barat. Foto: Astra Daihatsu Motor

Nangoi menegaskan, pihaknya memang tidak memiliki hak untuk menolak atau setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo yang baru sebatas imbauan tersebut. Namun, dirinya berharap agar keinginan tersebut dapat diputuskan dengan baik.

Investasi dalam industri otomotif dinilai tidak murah, banyak perusahaan yang telah menggelontorkan ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah untuk menanamkan modalnya agar bisa berkontribusi terhadap negara.

Beberapa waktu lalu saat gelaran Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta TKDN dibuat menjadi fleksibel agar lebih realistis bagi pengusaha menyerap barang impor dalam proses produksinya.

Prabowo bertekad untuk mengedepankan deregulasi, salah satunya untuk memangkas alur perizinan yang terlalu berbelit-belit, terutama saat kegiatan ekspor dan impor.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

"Saya sudah kasih instruksi, TKDN sudahlah, niatnya baik nasionalisme, saya kalau saudara sudah kenal saya lama mungkin saya paling nasionalis kalau istilahnya dulu kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih," kata Prabowo di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta belum lama ini.

Meskipun TKDN berfungsi untuk mengedepankan produk dalam negeri terutama dalam sektor manufaktur, Prabowo menilai kebijakan TKDN seharusnya bisa lebih fleksibel karena dunia usaha Indonesia semakin tidak kompetitif.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif, saya sangat setuju, TKDN fleksibel sajalah mungkin diganti dengan insentif," tegas Prabowo.

Regulasi TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Setidaknya ada 3 pilihan investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN yang bisa ditempuh yaitu skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.

Untuk otomotif, TKDN untuk kendaraan roda empat yang dibuat dengan skema manufaktur minimal memenuhi ketentuan 35 persen sejak tahun 2019-2021. Lalu kini menjadi minimal 40 persen dari tahun 2022 hingga 2026.

Nilai TKDN ini akan terus naik seiring berjalan waktu, pada periode 2027 hingga 2029 pemerintah memasang ketentuan nilai minimal komponen lokal sebesar 60 persen dan pada 2030 mampu mencapai maksimal 80 persen.

***

kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 akan digelar pada Selasa, 6 Mei 2025, di MGP Space, SCBD Park. Forum diskusi ini menghadirkan para pemangku kepentingan, termasuk pemimpin industri, profesional, dan perwakilan pemerintah, untuk berdiskusi serta berbagi wawasan mengenai masa depan industri otomotif berkelanjutan.

Daftar sekarang di: kum.pr/nev2025.