Hyundai Minta Kepastian Diskon PPN Mobil Listrik Lanjut Tahun Depan

Test drive Hyundai Kona EV Bekasi-Semarang single charge penuh. Foto: dok. HMID

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto berharap pemerintah dapat melanjutkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk mobil listrik tahun 2025.

"Paling penting buat mobil listrik, sebetulnya jangan sampai aturan perpajakan yang ada untuk pemberian insentif PPN (mobil listrik telat), segera dimunculkan bulan Januari (2025)," ujar pria yang karib disapa Frans ini ditemui di Jakarta, Kamis (28/11).

Frans menambahkan, pemerintah harus segera memutuskan kepastian kelanjutan insentif tersebut. Artinya jangan sampai diketuk palu saat tahun depan sedang berjalan, sebab bisa memengaruhi keputusan masyarakat dalam pembelian.

"Jadi jangan seperti tahun ini yang baru terbit bulan Februari, nanti akan ada semacam kami sebutnya semacam polisi tidur untuk yang jualan mobil listrik," jelasnya sembari menanggapi soal rencana kenaikan tarif PPN 12 persen tahun depan.

Mobil listrik Hyundai Kona Electric dan pengunjung GIIAS 2024 yang sedang melihat-lihat. Foto: Sena Pratama/kumparan

Menyoal penerapan tarif PPN sebesar 12 persen, Frans menilai kebijakan tersebut dapat membebani masyarakat. Namun terkhusus pada industri otomotif, dia bilang bisa menerapkan beberapa strategi untuk menyiasatinya.

"Kami melihatnya masih bisa disiasati. Karena apa? Dari sisi produsen, ada kebijakan atau policy untuk tak menaikkan harga terlebih dahulu. Istilahnya meringankan untuk konsumen kita karena kita perlu jaga volume dan market," paparnya.

"Kemudian kalau kenaikan 1 persen buat industri mobil mungkin kelihatannya cukup besar. Contoh, harga mobil Rp 300 juta artinya 1 persennya itu kira-kira Rp 3 juta. Jadi untuk kredit tidak begitu terasa," terang Frans.

Kendati demikian, Frans tetap berharap pemerintah mau kembali mempertimbangkan rencana penerapan tarif PPN 12 persen yang dijadwalkan per Januari tahun 2025. Bila tetap diberlakukan, ia berharap ada insentif khusus tambahan.

Training center untuk kendaraan listrik di Fasilitas produksi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di Cikarang, Jawa Barat. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

"Memang ini belum ketuk palu, justru saya lebih mendorong pemerintah apabila bisa mengeluarkan insentif yang bisa meningkatkan volume (penjualan) dari industri secara keseluruhan," tambahnya.

Bila pemerintah bisa mengabulkan diskon PPN 10 persen untuk mobil listrik tahun depan, Frans yakin pasar kendaraan elektrifikasi terutama mobil listrik nasional dapat terus tumbuh dari yang sekarang sudah terbentuk.

"Kalau mobil listrik sekarang kan sudah bagus. Jadi dengan growth-nya yang sudah dua kali lipat kenaikannya 4-5 persen kontribusinya terhadap market, kalau hybrid kira-kira 7-8 persen. Kalau digabung kan kita (elektrifikasi) 11-12 persen," pungkasnya.

***