Impor 105 Ribu Pikap dari India Tunggu Restu Presiden

Mahindra Scorpio Pikap yang resmi dipasarkan di Indonesia. Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparan

Dorongan untuk menunda impor kendaraan niaga berupa mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih oleh Agrinas Pangan Nusantara kembali bergulir. Giliran Wakli Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menyoroti rencana tersebut.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/1/2026). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ia menjelaskan, setelah presiden kembali, pembahasan berbagai aspek mencakup kesiapan industri dalam negeri juga menjadi sorotan.

"Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail kecil mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," lanjutnya.

Mahindra Scorpio Pikap yang resmi dipasarkan di Indonesia. Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparan

Sebelumnya rencana mengimpor pikap dari India menuai banyak respons dari banyak pihak. Termasuk kalangan asosiasi industri dan komponen otomotif, lantaran impor dilakukan saat industri mengalami tekanan.

"PIKKO (Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif) Indonesia menyampaikan kekecewaannya atas rencana impor kendaraan tersebut, dengan utilisasi produksi yang saat ini masih berada 60-70 persen, tentunya dampak impor tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga sekitar 6 ribu tenaga kerja," tulis PIKKO dalam siaran media Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Jumat (20/2).

Anggota DPR RI sekaligus Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang Rachmat Gobel memberikan keynote speech pada kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 di MGP Space, SCBD Park, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto: Syawal Darisman/kumparan

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel pun turut mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai hal itu berpotensi melanggar Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

"Sesuai janji kampanye, pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Nah, fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu," ujarnya Jumat (20/2).

Kemudian Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Industri Saleh Husin juga mendorong untuk membatalkan rencana impor ratusan ribu unit kendaraan niaga dari India. "Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," katanya, Minggu (22/2).

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, di Hotel Mercure Sabang, Kamis (25/1/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Studi terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bahkan menyebut kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi signifikan di tengah industri otomotif yang sedang tertekan.

"Studi CELIOS mengungkap adanya potensi kerugian ekonomi Rp 39 triliun karena importasi 105 ribu pikap yang dilakukan Agrinas. Sementara kehilangan tenaga kerja karena bersaing dengan produsen mobil lokal sebesar 330 ribu orang, ujar Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara, Jumat (20/2).