Indonesia Gali Potensi Kembangkan Industri Kendaraan Listrik Bareng Prancis

Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan Minister Delegate for Foreign Trade, Economic Attractiveness and French Nationals Abroad Prancis, Olivier Becht di Prancis. Foto: Kemenperin

Pemerintah Indonesia disebut tengah mengupayakan pengembangan industri kendaraan listrik bersama Prancis. Ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ketika lawatannya ke Benua Biru.

Pernyataan tersebut merupakan buah kunjungan kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang bertemu dengan Minister Delegate for Foreign Trade, Economic Attractiveness and French Nationals Abroad Prancis, Olivier Becht.

“Kami juga akan bertemu dengan perusahaan otomotif asal Prancis untuk bekerja sama dalam mengembangkan industri electric vehicle (EV),” terang Agus dikutip dari laman resmi Kemenperin.

Melalui pertemuan bilateral itu pula, Agus mendorong Prancis agar dapat berpartisipasi dalam pendalaman struktur industri melalui investasi. Sekaligus menyampaikan rencana pertemuan lainnya dengan pelaku bisnis di Negeri Mode itu.

Mobil listrik asal Prancis, Citroen eC3 di pameran GIIAS 2023. Foto: Sena Pratama/kumparan

Harapannya akan terjalin kerja sama joint venture maupun capacity building yang akan memberikan manfaat bagi kedua pihak. “Diharapkan dengan terisinya pohon-pohon industri ini, rantai nilai dari proses industri hulu ke hilir bisa memperkuat supply chain dan ekosistem industri di Indonesia,” jelas Menperin.

Rencana tersebut merupakan salah satu dari isu utama yang dibahas antara Indonesia dan Prancis yang tertuang dalam kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau I-EU CEPA.

“Terkait I-EU CEPA, kami sampaikan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sedang berlangsung, agar kedua pihak dapat segera memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut,” kata Agus.

Dimulai sejak 2016, negosiasi kesepakatan I-EU CEPA telah berjalan sebanyak 15 putaran. Oleh karena itu, Menperin ingin mengetahui pendapat pemerintah Prancis tentang poin-poin penting perjanjian tersebut, termasuk penyelesaian masalah-masalah yang disebut tertunda.

Pekerja yang menggunakan masker beraktivitas di pabrik mobil Renault di Flins, Prancis, Rabu (6/5). Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Lebih lanjut, Agus menekankan kepada Prancis untuk dapat ikut perdagangan kredit karbon, yang skemanya telah dibentuk oleh Presiden Jokowi. Upaya ini sebagai bagian dari percepatan netralitas karbon atau Net Zero Emission pada 2060 mendatang.

Potensi dari pertukaran karbon tersebut bernilai hingga 200 miliar dolar AS. Informasi Kemenperin, izin satu ton CO2 saat ini dijual dengan harga sekitar 4,50 dolar AS di Indonesia, sementara di Uni Eropa nilainya sekitar 92 dolar AS.

Agus melanjutkan, skema tersebut dirancang untuk menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan arah gerak dunia menuju ekonomi ramah lingkungan.

“Sekali lagi, saya berharap Prancis dapat menjadi bagian dari perubahan kami menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” pungkas Agus.

***