Industri Komponen Lokal Minta Insentif EV Selektif di TKDN Tinggi

kumparanOTOverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo meninjau proses perakitan mobil di Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Foto: Biro Setpres/HO ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo meninjau proses perakitan mobil di Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Foto: Biro Setpres/HO ANTARA FOTO

Skema insentif pembelian mobil listrik dinilai layak dievaluasi kembali dengan mengedepankan aspek keadilan bagi pelaku industri. Lantaran penerima manfaat dari keringanan tersebut berlaku kepada semua produsen, asal melakukan produksi di dalam negeri.

Pemerhati industri otomotif sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Forkindo), Achmad Widjaja pemerintah perlu membedakan porsi pemberian insentif sesuai dengan komitmen produsen kendaraan.

"Perlu diberi perbedaan (manfaat insentif) yaitu waktu terjadi EV pertama itu, Hyundai Group itu kan sudah memulai ekosistem yang lebih lengkap. Harusnya mereka mendapatkan prioritas utama," buka Achmad ditemui di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Achmad bilang, selain komitmen investasi, salah satu faktor yang bisa menjadi acuan dilihat dari kedalaman penyerapan komponen lokal atau TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan hubungan dengan jaringan pemasok komponen lokal.

SGMW Motor meresmikan fasilitas perakitan baterai mobil listrik di pabrik Wuling Motors Cikarang, Jawa Barat. Foto: Wuling Motors

"Sedangkan yang di sini, BEV yang sudah berjalan itu adalah saudara dari Korea, Hyundai ya dan kemudian ada Wuling juga. Mereka-mereka ini sudah investasi ekosistem harusnya mempunyai prioritas lebih dari pada yang lain, seperti BYD mungkin ya," katanya.

"Karena BYD kan baru saja dimulai (produksi lokal), dan komitmen untuk satu tahun ke depan, kita masih memantau bahwa apakah mereka berkomitmen atau tidak soal itu. Kalau masih ada yang lebih banyak impor perlu ditegaskan," ucap Achmad.

Berbeda dibanding 2-3 tahun lalu, manfaat yang diberikan untuk mobil listrik rakitan saat ini berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besarannya 100 persen yang sudah menggunakan baterai nikel dan 40 persen yang masih LFP.

Sebelumnya, pemerintah masih memberi keringanan lewat pembebasan bea masuk 0 persen dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk semua mobil listrik yang diimpor utuh atau Completely Built Up (CBU).

Produksi kendaraan listrik niaga atau Battery Electric Vehicle (BEV) new Wuling Mitra EV 2025 di pabrik PT SGMW Motor Indonesia, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Foto: dok. Wuling Motors

"Nah itu dua yang menjadi rantai pasok daripada distribusi yang sudah merata. Ya harus, kalau selama sudah masuk ke dalam komponen TKDN harus diprioritaskan lebih daripada apa yang diimpor," pungkas Achmad.

Praktis, sejak 2026 ini keringanan kepemilikan mobil listrik atau kendaraan elektrik secara umum berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Ada juga insentif non fiskal berupa bebas ganjil genap di wilayah Jakarta.

Achmad juga menitikberatkan bila pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif kendaraan listrik dapat melihat dari besaran nilai TKDN. Salah satunya seperti kandungan bahan nikel pada baterai, yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.