Insentif Mobil Hybrid Disebut Kurang Efektif Tekan Impor BBM, Minta Fokus ke BEV
PerbesarPemerintah diminta untuk lebih fokus mengalokasi anggaran insentif kendaraan ramah lingkungan jenis battery electric vehicle (BEV) atau elektrik murni. Hal tersebut disampaikan oleh lembaga INDEF Green Transition Initiative (GTI).
Lewat siaran resminya, INDEF GTI menanggapi usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal wacana pemberian insentif untuk kendaraan elektrifikasi selain BEV yakni Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid EV (PHEV), dan Range Extender EV (REEV).
Disebutkan pemerintah beralasan insentif itu dapat menghemat energi dan menguatkan industri otomotif nasional. Wacana ini muncul saat rencana insentif mobil listrik berbasis baterai yang lebih dulu digulirkan dinilai belum jelas.
Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho menjelaskan mobil listrik (BEV) memberi penghematan bahan bakar minyak (BBM) paling besar untuk setiap rupiah insentif. Penghematan langsung meringankan beban APBN.
"Kalau tujuannya mengatasi kelangkaan BBM, insentif harus diarahkan ke kendaraan yang tidak memakai BBM sama sekali. Mobil hybrid tetap mengisi bensin di SPBU, mobil listrik tidak. Setiap mobil listrik yang terjual hari ini berarti satu kendaraan yang tidak lagi antre BBM," ujar Andry di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dikatakan, konsumsi BBM bersubsidi dan berkompensasi hingga September sudah mencapai sekitar 13,4 juta kiloliter. Angka ini naik 9,1 persen dibanding periode serupa tahun lalu. Realisasi subsidi dan kompensasi energi pun telah mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3 persen dari pagu APBN 2026.
Andry menambahkan, ruang fiskal pemerintah kini terbatas berkaca pada kondisi APBN 2026. Sehingga, insentif harus diberikan pada teknologi yang paling efektif menekan konsumsi BBM, dalam hal ini BEV. Apalagi, sumber listrik sebagian besar dibangkitkan dari sumber dalam negeri, sehingga ketahanan energi membaik.
"Jika insentif hybrid terbit lebih dulu sementara insentif BEV masih tertunda, selisih harga keduanya menyempit. Pembeli yang tadinya siap beralih ke mobil listrik bisa kembali memilih kendaraan yang masih bergantung pada BBM. Hasilnya berlawanan dengan tujuan mengatasi kelangkaan BBM," imbuhnya.
Di sisi lain, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk BEV yang dijanjikan lebih awal belum juga berjalan. Pemerintah sebelumnya merencanakan insentif PPN DTP 100 persen untuk untuk mobil listrik berbaterai nikel dan 40 persen untuk baterai lain guna mendukung hilirisasi nikel.
Namun, hingga pertengahan Oktober 2026 aturan pelaksanaannya belum terbit. Kini, muncul rencana insentif fiskal lain untuk jenis kendaraan baru. INDEF GTI juga mencatat bahwa pemerintah menyebut kelangkaan saat ini terjadi di jalur distribusi, dengan stok nasional sekitar 16–18 hari.
Pembenahan distribusi tetap diperlukan untuk jangka pendek. Namun percepatan adopsi BEV adalah solusi struktural karena semakin sedikit kendaraan yang bergantung pada BBM, semakin kecil dampak gangguan pasokan pada masa depan.
INDEF GTI lantas merekomendasikan tiga langkah. Pertama, Kementerian Keuangan segera menerbitkan PMK PPN DTP untuk BEV sesuai skema yang telah diumumkan. Kedua, pemerintah diminta menunda insentif fiskal baru untuk kendaraan elektrifikasi lainnya.
Terakhir, pembangunan infrastruktur seperti SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum diprioritaskan di wilayah yang berulang kali mengalami kelangkaan BBM.
Kemenperin kaji insentif nonfiskal untuk mobil HEV dan REEV
Sebelumnya, Kemenperin menyatakan mendorong pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan berteknologi hibrida yang meliputi HEV, PHEV, hingga REEV. Langkah ini dinilai mampu mempercepat transisi industri otomotif nasional sekaligus menekan penggunaan BBM.
Bentuk insentif nonfiskal yang tengah dimatangkan antara lain kemudahan administrasi, pembebasan aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap, hingga penyediaan fasilitas parkir khusus. Langkah ini diambil untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan hemat energi.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif tidak melulu harus berupa pemotongan pajak. Keringanan operasional harian di jalan raya dinilai memiliki daya pikat yang sama kuatnya bagi konsumen.
"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Menperin Muhammad Sarmuji usai melakukan pertemuan dengan pengurus Gaikindo di Jakarta, Rabu (21/10).
Sarmuji menjelaskan bahwa selama ini kendaraan murni listrik berbasis baterai atau BEV telah menerima paket insentif yang komprehensif. Sebaliknya, lini kendaraan berefisiensi tinggi seperti HEV, PHEV, dan REEV belum memiliki regulasi insentif khusus dari pemerintah.
Padahal, ketiga jenis teknologi penggerak tersebut dipandang memiliki peran strategis dalam menekan angka konsumsi BBM bersubsidi. Penggabungan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dan motor listrik dinilai menjadi solusi transisi energi yang efektif.
"Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan insentifnya," papar Sarmuji.
Guna merealisasikan skema baru ini, Kemenperin akan berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinergi ini krusial mengingat implementasi aturan ganjil-genap dan fasilitas umum berada di bawah wewenang pemerintah daerah setempat.
Tingkatkan nilai industri otomotif nasional
Selain itu dari perspektif manufaktur, adopsi teknologi HEV, PHEV, dan REEV turut menguntungkan ekosistem suku cadang dalam negeri. Pabrikan komponen lokal tidak perlu melakukan perombakan total pada fasilitas produksi karena mesin ICE masih digunakan sebagai salah satu komponen penggerak.
"Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," ucap Sarmuji.
Kemenperin menargetkan perumusan serta pengusulan paket insentif nonfiskal ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat demi menjaga momentum pertumbuhan pasar otomotif berbasis baterai.
"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," pungkas Menperin.