Jokowi Soal Insentif Angkutan Umum Listrik: Asal Diproduksi Dalam Negeri

Bus listrik yang menjadi transportasi angkutan pengumpan (shuttle) melintas di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (12/11/2022). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan adanya pemberian insentif pada pembelian kendaraan angkutan umum berbasis listrik. Jadi bukan cuma untuk pembelian secara retail.

“Untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentu hitungannya itu nanti berbeda (dengan insentif yang sedang dirumuskan untuk kendaraan pribadi). Kalau hitung-hitungannya sudah final, kita akan sampaikan," ungkapnya di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/12).

Petugas mengisi daya bus listrik di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/12/2022). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Menurut Jokowi, pemberian insentif terhadap pembelian kendaraan listrik di dalam negeri merupakan salah satu instrumen penting dan tepat agar bisa mendorong percepatan elektrifikasi nasional.

Sebab dalam jangka panjang, kendaraan listrik bisa meningkatkan daya saing industri di Indonesia, mengurangi polusi, mempercepat transisi energi, mengurangi BBM, hingga membuka lapangan kerja.

"Kita harus lihat, sekarang semua negara sudah melakukan pemberian insentif untuk bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik, terutama Eropa. Diharapkan dengan upaya itu, industri mobil dan motor listrik di negara kita bisa makin berkembang," kata Jokowi.

Bus Listrik Merah Putih (BliMP) yang digunakan untuk kendaraan operasional selama KTT G20 di Bali bulan November lalu. Foto: Dok. Istimewa

Saat ini, pemerintah tengah dalam tahap finalisasi besaran dan kriteria insentif bagi pembeli mobil listrik, mobil hybrid, termasuk juga motor listrik. Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5 triliun.

“Kita sedang bicarakan dengan Ibu Kementerian Keuangan (Sri Mulyani), nilainya mencapai Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus nanti akan dipertimbangkan,” tambah Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Bus Listrik Velocity W5 karya PT INKA dan Karoseri Tentrem. Foto: Rizki Fajar Novanto/kumparan

Pemerintah sendiri punya target pada 2030, seluruh kendaraan umum terutama bus hijrah menjadi berbasis listrik. Saat ini baru Jakarta yang mengoperasikan kendaraan tersebut secara komersial. Bandung dan Surabaya menyusul dan sedang melakukan uji coba publik perdana.

Bus listrik ini akan masuk dalam program Buy The Service (BTS), yaitu penyediaan layanan angkutan umum dengan membeli layanan (pemberian subsidi 100 persen) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.