Luhut Usulkan Alokasi APBN Buat Pengadaan Motor dan Mobil Listrik 2021

31 Agustus 2019 14:23 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
4 Menteri Jokowi melakukan konvoi kendaraan listrik di sekitaran Monas, Sabtu (31/8). Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparanOTO
zoom-in-whitePerbesar
4 Menteri Jokowi melakukan konvoi kendaraan listrik di sekitaran Monas, Sabtu (31/8). Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparanOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk pengadaan kendaraan listrik pemerintah.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikannya pada pameran dan parade kendaraan bermotor listrik, yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan, yang dihadiri beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ristekdikti, Sabtu (31/8).
"Saya sudah berbincang dengan teman-teman menteri, mungkin 2021 APBN kita untuk pengadaan mobil atau motor, kita arahkan kepada kendaraan listrik," ucap Luhut.
4 Menteri Jokowi melakukan konvoi kendaraan listrik di sekitaran Monas, Sabtu (31/8). Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparanOTO
Lebih dari itu, Luhut juga berencana untuk kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri, akan mendapatkan porsi lebih baik lagi --untuk pengadaan pemerintah.
"Nanti tergantung Pak Airlangga itu. Intinya spirit kebangsaan kita harus kita bangun, bagaimana buat bangsa ini baik, bagaimana bangsa ini diberdayakan dengan bagus," kata Luhut.
Rencana tersebut ditanggapi positif oleh Chief Executive Officer PT GESITS Technologies Indonesia, Harun Sjech. Dirinya berharap dengan itu kendaraan listrik bisa berkembang.
Sepeda motor listrik GESITS Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan
"Kami sudah memajang motor di kementerian-kementerian, nanti kalau sudah masuk LKPP mereka mungkin bisa langsung membelinya," tutur Harun.
ADVERTISEMENT
Menanggapi soal wacana alokasi dana APBN untuk kendaraan listrik, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) masih mau menunggu teknis pelaksanaannya nanti, dan belum mau berkomentar banyak terkait hal tersebut.
"Kita lihat seperti apa, itu masih umum ya, teknisnya kami lihat kami pelajari-lah kebijakannya seperti apa. Tentu kami mendukung arah dari pemerintah," kata Thomas.