Mobil Listrik BMW Tak Akan Bisa Diproduksi di Indonesia

BMW i8 Protonic Red Edition Foto: Aditia Noviansyah/kumpara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Perpres mobil listrik. Ini nantinya akan menjadi landasan hukum pengembangan kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air.

Mempercepat pengembangannya, sederet insentif disiapkan, tak hanya untuk pabrikan otomotif tapi juga buat konsumen, sampai pihak swasta yang mau membangun infrastruktur pengecasan.

Menanggapi tersebut, Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’Tania mengungkapkan, untuk saat ini BMW belum bisa memproduksi mobil listrik di dalam negeri. Menurutnya masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

E-Mobility BMW i3 Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

“Kalau untuk BMW, terkhusus BMW i3 yang baru diluncurkan di GIIAS kemarin, tidak akan bisa dirakit di Indonesia. Karena produksinya dari hulu ke hilir hanya bisa dilakukan di Jerman,” ungkapnya saat berbincang dengan kumparan, disela-sela test drive New BMW Seri 3 G20 beberapa waktu lalu.

Kendati demikian Jodie mengapresiasi, dan akan terus mendukung langkah pemerintah terkait regulasi, kebijakan dan kemajuan mobil listrik di Indonesia. Menurutnya peluang terbesar BMW untuk berkontribusi pada program pemerintah ini, yaitu dengan merakit mobil jenis Plug-in Hybrid.

“Untuk kendaraan listrik murni sepertinya sulit, tetapi kalau untuk Plug-in Hybrid yang memang masih mengggunakan combustion engine selain dari baterai, sangat memungkinkan untuk dirakit di Indonesia. Beberapa model kita jenis Plug-in Hybrid itu ada Seri 3, Seri 5, Seri 7, X5,” lanjutnya.

E-Mobility BMW i3 Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kesiapan infrastruktur dan sosialisasi, tutur Jodie, menjadi fokus utama BMW menyoal pengembangan kendaraan mobil berbasis listrik, khususnya di Indonesia. Menurutnya, kedua hal itu yang perlu gencar dilakukan.

“Kami sudah melakukan edukasi seputar kendaraan listrik, mulai dari peluncuran BMW i8 Coupe tahun 2014, sampai dengan saat ini lewat BMW i3s. Kami juga akan bekerjasama dengan banyak pihak seperti Pertamina, Shell, PLN, Kementerian Perindustrian, Kementrian Perhubungan dan semua kementerian yang nantinya terkait,” ujarnya.