Moeldoko Usul Bebas Gage Mobil Listrik Dicabut saat Populasi Tembus 30 Persen
PerbesarKetua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, berbicara peluang agar mobil listrik (EV) tidak lagi mendapat keistimewaan bebas ganjil genap, utamanya di kawasan DKI Jakarta.
Ia mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait usulan tersebut. Untuk sekarang, ia menilai kebijakan itu masih diperlukan untuk mendorong minat masyarakat beralih ke mobil setrum.
"Saran saya ya, mungkin kita perlu pertimbangkan kalau populasi EV itu kira-kira sudah mulai di atas 30 persen, maka pemberlakuan ganjil genap itu perlu dicabut. Sekarang populasinya masih kurang, biarkan bergairah dulu (penjualannya)," kata Moeldoko saat dijumpai di Jakarta Pusat, belum lama ini.
Menurutnya, usulan itu tidak akan mengurangi minat masyarakat terhadap mobil listrik. Ia menuturkan, kini warga Indonesia sudah sadar bahwasannya menggunakan EV dapat menghemat biaya pengeluaran sehari-hari.
Saat ini, mobil setrum masih terbebas dari kebijakan ganjil genap. Keistimewaan ini menjadi salah satu alasan bagi masyarakat dalam membeli EV, selain biaya operasional yang lebih rendah. Penggunanya tidak perlu khawatir terkena tilang akibat melanggar aturan ganjil genap saat melintasi ruas jalan tertentu.
Di sisi lain, pemerintah masih memberikan insentif pajak untuk EV sesuai aturan yang berlaku. Insentif ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat memiliki EV lantaran dapat mempengaruhi harga yang ditawarkan produsen.
Moeldoko menyampaikan, sekarang insentif masih diperlukan untuk meningkatkan populasi EV ke 30 persen. Ia mengusulkan agar pemberian insentif kembali diberlakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan juga menyasar kendaraan listrik komersial.
"Insentif masih perlu, digerakkan dulu (populasi EV) sampai sekitar 30 persen. Ketika sudah mencapai angka tersebut, itu sudah stabil. Kami masih sabar menanti, pasti semuanya berharap insentif tetap ada, harapannya pemberian insentif jangan hanya satu tahun," terangnya.
Menurut Moeldoko, pemberian insentif dalam waktu satu tahun akan menyulitkan para pelaku industri yang ingin menyusun strategi bisnis dalam jangka menengah.
Periklindo menyarankan insentif dapat diberikan setidaknya selama tiga tahun. Hal ini bertujuan agar memberikan ruang lebih kepada pihak industri untuk mengatur strategi dalam meningkatkan pertumbuhan EV di Tanah Air.