MTI: Kendaraan Listrik Kurangi Polusi Udara, Tapi Masalah Macet Tetap Sama

Suasana lalu lintas di kawasan MT Haryono saat penerapan work from home (WFH) 50 persen untuk ASN Jakarta diterapkan, Senin (21/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tak menampik bahwa kendaraan listrik dengan jumlah yang masif akan berdampak signifikan mengurangi polusi udara, juga termasuk suara. Namun, hal itu tetap datang dengan beberapa catatan.

Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, kendaraan listrik masih membawa permasalahan substansi yang serupa dengan mobil atau motor konvensional di kota besar pada umumnya yaitu kemacetan.

"Muncul kendaraan listrik itu tidak salah, tapi sekarang tantangannya lebih besar. Kenapa? Pemerintah kampanye soal penggunaan kendaraan listrik, namun fokusnya ini untuk mengganti kendaraan yang notabenenya penggunaan pribadi," kata Joga saat gelar wicara MTI di Jakarta belum lama ini.

Ia membandingkan kota-kota besar dengan penduduk padat lainnya di luar negeri yang memiliki populasi kendaraan listrik terbilang besar seperti London, Stockholm, Copenhagen, atau negara Norwegia yang terkenal dengan penjualan mobil listriknya.

Pengunjung melihat bus listrik Transjakarta berjejer di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Norwegia itu sudah hampir 90 persen sudah kendaraan listrik, jadi kalau macet sekarang tidak ada suara dan asap saja. Sebenarnya tidak akan banyak berubah, kota-kota kita suatu saat akan tetap macet," jelas Joga.

Lebih lanjut, Ketua MTI Tory Damantoro menambahkan, bila urgensi pemerintah memperbanyak kendaraan listrik untuk kurangi polusi udara dan impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menghidupkan industri otomotif, baiknya bisa mendukung transportasi umum.

"Posisi kami adalah subsidi diberikan untuk transportasi umum. Kalau kendaraan listrik itu mau dihidupkan industrinya dan perlu ada subsidi agar tumbuh industrinya, yang diutamakan adalah kendaraan listrik yang digunakan untuk angkutan umum," ucap Tory dalam kesempatan yang sama.

Tory bilang, transisi ke kendaraan listrik dan ramah lingkungan atau hemat BBM tidak bisa dihindari. Sebab, beban impor BBM pemerintah sudah sangat besar dan tidak efisien dibandingkan dengan kerugian finansial akibat kemacetan lalu lintas.

"Daripada dibuang-buang dan dibakar dikemacetan, lebih baik subsidi (BBM) itu dialihkan untuk (pengadaan) angkutan umum. Transportasi (umum) adalah tulang punggung perkembangan kota dan itu tidak terjadi di semua tempat di Indonesia," pungkasnya.

***