Mulai 2021, Kendaraan Dinas Pemprov Jabar Pakai Mobil Listrik

Tampilan depan Hyundai Ioniq Foto: Muhammad Ikbal/kumparan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menggunakan motor dan mobil listrik sebagai kendaraan dinas mulai tahun depan.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti mengutip siaran digital Humas Jabar pada peringatan Hari Listrik Nasional ke-75 tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (2/11).

"Suatu hari nanti dalam 2 tahun, saya akan bikin peraturan, pembelian kendaraan dinas PNS di Jawa Barat semua harus motor dan mobil listrik," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melambaikan setibanya di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8). Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto

Emil, sapaan akrabnya menambahkan, kebijakan ini merupakan upaya penyelamatan lingkungan, mereduksi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, juga menekan potensi bencana alam yang timbul dari emisi gas buang yang berlebih.

Nantinya penggunaan motor maupun mobil listrik di kalangan Pemprov Jabar, dijadikan stimulus dan contoh untuk bisa diterapkan warganya.

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. Foto: REUTERS/Antonio Bronic

Bahkan sebagai upaya sekaligus komitmen penggunaan kendaraan setrum, Emil rupanya telah memboyong satu mobil listrik. Diketahui, modelnya adalah Hyundai Ioniq.

"Gubernurnya membeli, semoga yang lain juga. Di pasaran enggak ada mereknya, kecuali Hyundai yang affordable. Ada Tesla tapi harganya tiga kali lipat dari Hyundai," tambahnya.

Tampilan samping Hyundai Ioniq Foto: Muhammad Ikbal/kumparan

Terkait model mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas, kemungkinan yang cocok adalah Hyundai Ioniq, yang punya banderol Rp 500 sampai 600 juta.

"Kalau pribadi bebas, kalau kendaraan dinas saya kira harga termurah harus jadi patokan dalam membeli dengan spesifikasi yang sama," lanjutnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada awak media usai menjalani pemeriksaan kesehatan, di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/8). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Emil mengatakan, penggunaan mobil maupun motor listrik bisa memangkas biaya operasional kendaraan dinas. Menurutnya, konsumsi bahan bakar bisa ditekan hingga seperlima.

Berdasarkan pantauan Emil, jarak tempuh mobil hingga 300 km membutuhkan bensin sebesar Rp 250 ribu. Sementara biaya pengisian daya baterai untuk jarak tempuh yang sama sekitar Rp 50 ribu.

"Jadi keunggulannya selain tidak ada bunyi, ketika tak ada gas buang, ketiga biayanya hanya seperlima (dari penggunaan mobil bermesin pembakaran internal biasa)," katanya.