Pengamat: Bantuan Kendaraan Listrik Lebih Baik untuk Perbaikan Transportasi Umum

Motor listrik di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. Foto: Sena Pratama/kumparan

Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp 1,75 triliun, untuk memberikan bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Nantinya, potongan sebesar Rp 7 juta diberikan bagi pembeli motor listrik baru maupun konversi.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti tingginya pos anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.

“Angkanya tinggi sekali, melebihi gabungan pos anggaran Public Service Obligation (PSO) KRL Jabodetabek dan KRL Jogja-Solo yang hanya Rp 1,653 triliun. Ini harusnya digunakan untuk membenahi transportasi umum saja,” bukanya saat dihubungi kumparan, Rabu (8/3/2023).

Bus TransJakarta berhenti di Halte Cikoko Stasiun Cawang, Jakarta, Sabtu (18/2/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menurutnya, dengan anggaran tersebut bisa membenahi angkutan perkotaan di 20 kota Indonesia dan menggunakan kendaraan berbasis listrik.

“Di luar negeri itu, angkutan umumnya dibuat bagus dulu baru kebijakan mobil listriknya dibenahi. Bahkan, mereka itu tidak menargetkan motor listrik. Kesannya, Indonesia hanya belajar sepenggal,” ujarnya.

Bus listrik menunggu keberangkatan di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/12/2022). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Menurut Djoko, program TEMAN BUS yang diluncurkan di 11 kota berhasil menurunkan angka pengguna sepeda motor hingga 62 persen. Ia menyarankan agar program ini dilanjutkan untuk mengurangi populasi sepeda motor sehingga mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

“75 persen sampai 80 persen kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Pemerintah harusnya mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebih, dan dampaknya seperti sekarang,” katanya.

Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat barang dari peti kemas di Pelabuhan Agats, Asmat, Papua, Rabu (30/6/2021). Foto: Puspa Perwitasari/Antara Foto

Bila tetap menginginkan adanya bantuan motor listrik, ia menyarankan lebih baik mengalokasikannya untuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Sebab, itu memudahkan masyarakat agar tidak tergantung dengan suplai BBM.

“Kita lihat Kota Agats di Papua saja, itu ada itu ada 4.000 unit kendaraan listrik yang sudah beroperasi. Mereka menggunakannya sejak tahun 2007 karena sulitnya akses BBM,” terangnya.

Ia juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal jalannya bantuan. Sebab, program ini rawan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab.