Pengamat: Kendaraan ODOL Hambat Target Pertumbuhan Ekonomi Negara 8 Persen

Ilustrasi truk ODOL di Pantura Foto: Rizki Fajar Novanto/kumparan

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak kepada pemerintahan baru untuk segera mengambil langkah konkret soal permasalahan kendaraan angkutan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dianggap tak kunjung terselesaikan.

Dewan Penasihat dan Pengamat Kebijakan Publik MTI, Agus Pambagio mengatakan, sudah saatnya pemerintah lebih serius menanggapi kendaraan ODOL. Apalagi, kecelakaan fatal yang melibatkan bus atau truk ODOL kerap terjadi.

"Menteri Perhubungan tidak hanya bisa diam. Langkah nyata harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi, tidak hanya cukup dari imbauan semata," ujar Agus di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut MTI, membiarkan peredaran kendaraan ODOL artinya tidak hanya akan menunggu kecelakaan terjadi. Tetapi lebih dari itu, selain kerugian materil dan nyawa, ODOL juga disebut menghambat cita-cita pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 8 persen.

Diskusi forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Foto: Sena Pratama/kumparan

"Kalau sekarang sudah seperti ini, bagaimana nanti mau pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen? Mau sebesar apa kerugian dan korban kematian yang mau ditanggung?" imbuh Ketua Umum MTI, Tory Damantoro.

Tory menambahkan, negara lain dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen rata-rata mampu mengatasi permasalahan kendaraan ODOL lewat regulasi yang tegas dan komitmen bersama Kementerian terkait.

"Presiden Prabowo harus memimpin langsung upaya nasional untuk segera memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi," paparnya,

Jika sistem transportasi dapat dibuat aman dan efisien, Tory bilang negara tentu akan lebih banyak mendapat pemasukan yang mendukung keberlangsungan program-program pemerintah. Bahkan ia menyinggung salah satunya seperti makanan bergizi gratis.

Sejumlah Truk melintasi Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Bekasi Barat, Minggu (20/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

MTI mengusulkan jajaran pemerintah mengadakan rapat darurat terbatas antara Presiden bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, BUMN, hingga Polri.

Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno juga meminta agar pemerintah tidak timpang dalam penertiban kendaraan ODOL yang kerap hanya menyasar para pengemudi bus atau truk.

"Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya. Kecelakaan ODOL sering kali hanya menyeret sopir ke meja hijau," ucapnya.

MTI menyimpulkan, nihilnya tindakan tegas dan komprehensif, serta sistemik dari pemerintah, keselamatan transportasi darat di Indonesia akan semakin buruk. Pada akhirnya akan menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi 8 persen.

***