Respons Wuling Soal PPN 12 Persen dan Opsen BBNKB yang Berlaku Tahun 2025

Seremoni produksi 160 ribu mobil Wuling di Indonesia dan ekspor perdana Cloud EV ke ASEAN. Foto: dok. Wuling Motors

Wuling Motors menanggapi rencana kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan ditetapkan pada awal tahun depan.

Public Relation Manager Wuling Motors Brian Gomgom menjelaskan, terkait adanya kenaikan tersebut, pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah.

“Kita masih menunggu karena belum ada keputusan seperti apa. Dan juga kita tentunya akan mendukung pemerintah nantinya akan mengambil langkah seperti apa,” ujar Gomgom saat ditemui beberapa waktu lalu di ICE,BSD, Tangerang.

Gomgom bilang, dengan adanya rencana tersebut pemerintah pasti sudah memikirkan benefit yang lebih besar lagi untuk masyarakat luas.

“Dari sisi kita tentunya kita perlu strategi khusus untuk menanggapi kebijakan-kebijakan itu. Tapi yang pasti kami akan mengikuti nanti langkah kebijakan pemerintah akan ke mana,” tegasnya.

Terkait kenaikan harga dengan adanya kebijakan tersebut, Wuling belum bisa menyampaikannya lebih lanjut. Karena masih menunggu penetapan untuk menentukan perhitungannya.

“Kita belum bisa bicara masalah kenaikan ya, karena kan memang harus kita lihat dulu cara perhitungannya seperti apa, dan juga ini berlakunya untuk apa,” katanya.

“Karena sampai sekarang kan belum ada dokumen yang menyatakan ini sudah harus berjalan dan spesifikasinya seperti apa, jadi kita masih menunggu,” jelasnya.

Wuling Motors di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024. Foto: Sena Pratama/kumparan

Selain PPN 12 persen, Wuling juga belum banyak berkomentar soal rencana penetapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Untuk yang opsen BBNKB kita lihat dulu akan seperti apa dampaknya. Karena kalau kita sampaikan sekarang juga kita belum tahu detail lanjutannya jadi kita wait and see dulu saja,” tuntasnya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal rencana kenaikan PPN jadi 12 persen bakal diundur.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menjelaskan, kebijakan kenaikan PPN masih dalam kajian mendalam. "Kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam," jelas Jodi dalam keterangan kepada kumparan, Rabu (27/11/2024).

Menurut Jodi, pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian global maupun domestik. Termasuk potensi dampak kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.