Selain Ganjil Genap, 20 Kawasan di DKI Jakarta Berlakukan Pengendalian Mobilitas

10 Agustus 2021 17:45
·
waktu baca 1 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Petugas memeriksa pengguna kendaraan saat berlangsungnya PPKM Darurat di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
zoom-in-whitePerbesar
Petugas memeriksa pengguna kendaraan saat berlangsungnya PPKM Darurat di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
ADVERTISEMENT
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan pengendalian mobilitas kawasan selama perpanjangan PPKM Level 4 di DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
Penerapan pengendalian mobilitas kawasan ini, melengkapi 2 pembatasan mobilitas lainnya yang baru diterapkan pemprov DKI Jakarta sesuai SK Kadishub nomor 320 Tahun 2021, yakni ganjil genap dan rekayasa lalu lintas.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo mengatakan penerapan ini resmi berlaku mulai 12 Agustus hingga 16 Agustus 2021.
“Pengendalian mobilitas kawasan dengan patroli ada 20 kawasan yang kami kendalikan selama 24 jam," jelas Sambodo dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/9/2021).
Berikut 20 kawasan yang termasuk dalam pengendalian mobilitas.
  1. Kawasan Sudirman-Thamrin
  2. Kawasan Sabang
  3. Kawasan Bulungan
  4. Kawasan Asia Afrika
  5. Kawasan Banjir Kanal Timur
  6. Kawasan Kota Tua
  7. Kawasan Kelapa Gading
  8. Kawasan Kemang
  9. Kawasan Kemayoran
  10. Kawasan Sunter
  11. Kawasan Jatinegara
  12. Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK)
  13. Kawasan Pasar Tanah Abang
  14. Kawasan Pasar Senen
  15. Kawasan Jalan Raya Bogor
  16. Kawasan Mayjen Sutoyo dari Cawang sampai PGC Cililitan
  17. Kawasan Otista
  18. Kawasan Pintu 1 Taman Mini
  19. Kawasan Warung Buncit sampai Mampang
  20. Kawasan Ciledug Raya.
Polri lakukan pembatasan mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat di Perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Foto: Twitter/@tmcrestrobekasi
zoom-in-whitePerbesar
Polri lakukan pembatasan mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat di Perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Foto: Twitter/@tmcrestrobekasi
Nantinya, di 20 kawasan tersebut akan dilakukan patroli secara ketat oleh Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Apabila terindikasi adanya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan, maka secara otomatis akan dibubarkan dan ditindak.
ADVERTISEMENT
“Patroli akan dilaksanakan oleh 3 pilar, Kepolisian, Satpol PP, dan Dishub. Jadi kalau ada kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan atau PPKM Level 4, maka akan diimbau dan ditindak. Jadi tidak hanya patroli, petugas juga sekaligus melakukan operasi Yustisi,” jelas Sambodo.
Dengan diberlakukannya pengendalian mobilitas di 20 kawasan ini, diharapkan masyarakat tetap mengurangi mobilitasnya di luar rumah serta selalu mematuhi protokol kesehatan.
***
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020