Otomotif
·
11 Januari 2021 18:35

Soal Pajak Mobil Impor di Filipina, Toyota: ASEAN Mundur ke Tahun 80an

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Soal Pajak Mobil Impor di Filipina, Toyota: ASEAN Mundur ke Tahun 80an  (31494)
Ekspor Toyota Indonesia tumbuh hampir 1 persen. Foto: dok. TMMIN
Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menyayangkan langkah pemerintah Filipina melakukan proteksi pasar dalam negeri dengan memberlakukan pajak mobil impor.
ADVERTISEMENT
"Kami menyayangkan hambatan perdagangan masih terjadi di ASEAN yang semestinya dijaga sebagai kawasan perdagangan bebas. Ini justru bikin pasar tidak berkembang dengan baik, bayangkan kalau semua negara ASEAN bikin tarif dan barrier seperti itu, itu sama saja mengembalikan ke zaman 80an," jelas Bob kepada kumparan, Minggu (10/1).
Soal Pajak Mobil Impor di Filipina, Toyota: ASEAN Mundur ke Tahun 80an  (31495)
Ekspor Toyota Indonesia tumbuh hampir 1 persen. Foto: dok. TMMIN
Lebih lanjut, kata Bob, adanya kebijakan itu juga akan membuat pasar otomotif menjadi tidak bergairah, akibat tarif dan barrier yang dibebankan ke konsumen. Bila terus dibiarkan stabilitas perekonomian ASEAN bisa terganggu.
"Dikhawatirkan juga akan ada aksi balasan yang malah jadi tambah runyam. Tidak hanya untuk otomotif, tapi juga produk lainnya harus dibangun spirit perdagangan bebas di ASEAN supaya kawasan ini bisa tumbuh ekonominya dan daya saingnya terhadap kawasan lain di dunia," sambung Bob.
Soal Pajak Mobil Impor di Filipina, Toyota: ASEAN Mundur ke Tahun 80an  (31496)
Pengunjung melintasi deretan mobil baru siap ekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penerapan pajak mobil impor yang diberlakukan Filipina tentunya membuat negara di luar kawasan mempertanyakan soal komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas di ASEAN. Kondisi ini tentu saja membuat ASEAN kurang memiliki daya saing dibanding kawasan lain.
ADVERTISEMENT
"Kami berharap pemerintah segera membahas dengan pemerintah Filipina. Karena investasi manufacturing yang berorientasi ekspor ini harus benar-benar dijaga dan mendapatkan perlindungan," tutup Bob.
***