Tarif BBN-KB Jakarta Naik, Wuling: Kami Ikut Pemerintah

Wuling Confero versi ambulans. Foto: Bagas Putra Riyadhana

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan tarif Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Aturan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan ini secara langsung berdampak pada tarif BBN-KB penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama yang naik dari sebelumnya 10 persen, menjadi 12,5 persen. Namun kenaikan tersebut baru mulai efektif berlaku pada 11 Desember 2019.

Sebelumnya, isu kenaikan tarif BBN-KB sempat menuai protes dari para pemain industri otomotif. Menanggapi hal ini, Senior Brand Manager Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan sebagai pemain baru di Indonesia, Wuling siap mengikuti peraturan pemerintah tersebut.

"Intinya kalau berbicara peraturan pemerintah, Wuling sebagai pemain baru dan memang kita long term commitment ada di indonesia, kita ikuti aturan pemerintah apa yang ada," kata Dian usai konferensi pers di Diler Wuling Arista Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa (12/11).

Menurut Dian, saat ini tren penjualan Wuling di Indonesia sedang mengalami peningkatan. "Sekarang memang penjualan Wuling cukup bagus, 4 bulan ini sekitar 1.900 unit, dan ekspor 1.494 unit selama dua bulan. Kita sekarang sedang growth, jadi sebagai APM dan investor di Indonesia, apa pun itu peraturan pemerintah pasti kita ikuti (kenaikan BBN-KB)," ujar Dian.

Menyoal penjualan produk Wuling, Dian mengatakan kontribusi DKI Jakarta cukup besar. Pasar Wuling di DKI Jakarta menyumbang sekitar 20 persen dari total penjualan nasional.

Wuling Hong Guang Plus Foto: dok. Carscoops

Dian juga mengonfirmasi harga Wuling akan mengalami kenaikan merespons perubahan besar tarif BBN-KB. Namun, ia belum bisa memastikan besaran angkanya.

"Harga pasti naik, nanti akan berpengaruh, cuma kita belum tahu besarannya sekitar berapa, karena berbicara kenaikan harga tahun depan, itu kan faktornya bukan hanya kenaikan BBN, ada ongkos produksi dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, merasa kecewa dengan kenaikan tarif BBN-KB di DKI Jakarta. Menurutnya, keputusan menaikkan tarif menjadi 12,5 persen tidak tepat, apalagi diterapkan di tengah pasar otomotif yang sedang lesu.

"Apalagi DKI Jakarta sebagai kontributor penjualan terbesar (di atas 20 persen) untuk total pasar otomotif Indonesia dibandingkan provinsi lainnya," ucapnya.