Ahli Kritik Cara Jokowi Tangani Corona: Pemerintah Cuma Ngomong Aja
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarLonjakan kasus corona COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir disebabkan oleh inkonsistensi pemerintah, menurut ahli epidemiologi. Meski pemerintah sering mengimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dan mengurangi penularan, seruan tersebut tidak diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.
Indonesia sendiri baru saja mencatat rekor tambahan kasus harian pada Rabu (23/6), dengan catatan 15.308 kasus baru. Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan bahwa lonjakan kasus corona akhir-akhir ini disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah Jokowi.
"Pemerintah cuma ngomong aja sih, enggak ada implementasinya," kata Pandu kepada kumparanSAINS, Rabu (23/6).
Pandu mencontohkan, ketidakseriusan pemerintah tercermin dari bagaimana larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei gagal menekan mobilisasi penduduk. Meski melarang warga mudik di tanggal tersebut, pemerintah memperbolehkan pemudik untuk berpergian selain tanggal 6-17 Mei dan tidak diberikan sanksi.
Contoh lain ketidakseriusan pemerintah adalah program vaksinasi, kata Pandu. Per 22 Juni 2021, baru ada 12,5 juta penduduk yang divaksinasi penuh atau sekitar 4,6 persen dari total penduduk. Tingkat vaksinasi tersebut "sangat lambat", kata Pandu yang ragu pada target ambisius Presiden Jokowi bahwa DKI Jakarta bisa mencapai herd immunity pada Agustus 2021.
"Jadi, (rencana pemerintah) cuma diomongin aja, kelihatannya indah gitu, tapi enggak dikerjakan serius," kata Pandu.
Kritik senada juga disampaikan Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith. Dia mengatakan, faktor penentu keberhasilan menekan kasus corona adalah konsistensi pemerintah dalam menelusuri kasus, testing, dan distribusi vaksin.
"Sebetulnya respons situasi krisis ini tidak ada yang berbeda ya. Hanya, yang menjadikannya berbeda adalah mereview, sudah konsisten belum?" kata Dicky kepada kumparanSAINS, ketika ditanya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan kasus akhir-akhir ini.
Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menekan penularan corona memang menjadi sorotan para ahli sejak awal pandemi. Program work from Bali yang dikomandoi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan jadi contoh terbaru inkonsistensi tersebut, karena mengakibatkan lonjakan corona di Pulau Dewata.
"Peningkatan kasus yang cukup signifikan 4-5 hari terakhir atau bahkan 2 hari terakhir sampai dua digit. Kami amati pertama ini bersumber dari Pelaku Perjalanan Dalam Negeri atau PPDN," kata Sekretaris Penanganan COVID-19 Bali I Made Rentin kepada wartawan, Selasa (22/6).
"Kita ketahui ada kebijakan nasional, work from Bali, yang mengarahkan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN, melakukan aktivitas di Bali. Maka konsekuensi logisnya adalah sangat amat mungkin kasus positif ditemukan di Bali," imbuhnya.
PPKM Mikro, inkonsistensi baru pemerintah?
Sehari setelah I Made Rentin mengungkap kepada wartawan bahwa program work from Bali dari pemerintah menjadi penyebab lonjakan kasus, Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar masyarakat tetap di rumah saja.
"Saya minta satu hal yang sederhana ini. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," kata Jokowi dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).
Dalam video tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menekan lonjakan kasus, alih-alih Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) atau lockdown.
Jokowi bilang, PPKM Mikro adalah kebijakan yang "paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat."
Bagi para epidemiolog, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah harus memiliki esensi pembatasan jarak fisik guna menekan penularan virus. Masalahnya, apakah kebijakan yang diambil konsisten dilakukan?
Dicky menjelaskan, PPKM Mikro yang diterapkan pemerintah sejak awal tahun 2021 terbukti tidak efektif. Hal tersebut tercermin pada angka reproduksi penularan yang meningkat, dari 1,19 pada Januari 2021 menjadi 1,36. Selain itu, tingkat pertumbuhan kasus mingguan juga meningkat jadi 54 persen pada Juni 2021, berbanding 30 persen pada Januari 2021.
"Ini menunjukkan bahwa, dibandingkan PSBB, PPKM jauh kurang efektif. Itu data yang berbicara," tegasnya.
Menurut Dicky, pengambilan keputusan PPKM Mikro adalah kewenangan presiden setelah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Namun, dalam penerapannya PPKM Mikro tak memiliki pengawasan yang ketat. Dicky mencontohkan, hal tersebut bisa dilihat dalam kasus kantor yang melanggar batas kuota karyawan masuk ke kantor.
Pada gilirannya, Dicky menekankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi PPKM Mikro dalam beberapa pekan ke depan. Jika tingkat penularan masih belum turun, PSBB perlu dilakukan.
"Kita perlu sampaikan lagi masukan kita ke Bapak Presiden bahwa harus ada penguatan lagi. Karena ini masalahnya bukan untuk menyelamatkan ekonomi, tetapi menyelamatkan nyawa," kata dia.
Tak hanya Dicky, Pandu juga khawatir PPKM Mikro dilaksanakan tak secara konsisten.
"Kalau presiden memutuskan begitu (PPKM Mikro) jalanin saja yang benar. Di-monitoring. Selama ini kan enggak dijalanin, cuma diomongin," kata Pandu.
"PPKM Mikro ini apa sih? Suruh kerja di rumah? Ya sudah, jalanin. Problemnya kan enggak pernah dijalanin. Enggak pernah diimplementasi, diawasi."