AS Resmi Tinggalkan Paris Agreement di Era Trump, Apa Dampaknya?

Seorang wanita berlalri melewati bendera Amerika Serikat yang dipasang di tugu peringatan orang-orang yang meninggal karena COVID-19 di National Mall, Washington, Amerika Serikat. Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Pada hari Rabu (4/11), Amerika Serikat secara resmi mundur dari Kesepakatan Paris yang berisi komitmen ratusan negara di seluruh dunia untuk melawan perubahan iklim.

Presiden Donald Trump memang telah menyatakan keinginannya mundur dari Persetujuan Paris sejak tahun 2017. Namun, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mewajibkan suatu negara yang ingin mundur, harus menunggu selama 2 tahun sebelum benar-benar mundur.

Selain itu, suatu negara juga harus menyampaikan keinginan mundur tersebut 12 bulan sebelum waktu tunggu dimulai. Masalah birokrasi ini membuat AS baru secara resmi mundur dari Persetujuan Paris pada tahun 2020.

Setelah resmi pergi dari persetujuan bersejarah ini, AS hanya akan bisa hadir pada rapat negosiasi iklim masa depan lima tahunan sebagai penonton.

“Keputusan untuk meninggalkan Persetujuan Paris telah membuat Amerika Serikat terisolasi secara global dalam tantangan realita ilmiah, dan akan memunculkan bahaya yang nyata bagi masyarakat, planet, dan ekonomi, ujar Direktur Kebijakan dan Union of Concerned Scientists’ Climate and Energy Program, Rachel Cleetus.

Persetujuan Paris disahkan pada tahun 2015 di Prancis. Persetujuan tersebut memang tidak mengikat bagi setiap negara yang bergabung. Hingga tahun 2019, 187 negara turut berpartisipasi dalam persetujuan ini.

Seluruh negara yang membubuhkan tanda tangannya berjanji akan berusaha menjaga suhu permukaan planet Bumi tidak naik hingga 2 derajat Celsius. Setiap negara juga memberikan rencananya masing-masing untuk mencapai hal tersebut.

Amerika Serikat merupakan negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia, setelah China. Ketika Presiden Obama menyetujui Persetujuan Paris pada tahun 2015, AS berjanji akan mengurangi emisi tersebut hingga 26 persen pada tahun 2025.

Namun, Presiden Trump melihat hal ini sebagai “beban ekonomi yang tidak adil” bagi negara dan pemerintahannya. Akhirnya pada bulan Juni 2017, Trump benar-benar menyampaikan keinginannya untuk mundur dari kesepakatan.

Suasana aksi protes perubahan iklim di Paris, Sabtu (21/9/2019). Foto: AFP/Zakaria ABDELKAFI

Pada tahun 2017, 69 persen masyarakat AS tidak mendukung keputusan Donald Trump mengenai Persetujuan Paris, menurut survei dari Yale University. Lebih dari 51 persen anggota Partai Republik yang mengusung Trump juga menolak keputusan ini.

Juru bicara Gedung Putih, Nancy Pelosi, bahkan mengatakan bahwa keputusan ini “adalah bencana besar yang menjual habis masa depan anak-anak kita.”

Belum berakhirnya Pemilihan Umum AS tahun ini membuat waktu mundurnya negara adidaya tersebut sangat kurang tepat. Presiden AS untuk masa bakti berikutnya baru akan disumpah pada Januari 2021.

Pesaing Donald Trump, Joe Biden, juga turut mengomentari keputusan Donald Trump untuk mundur dari Persetujuan Paris. Biden, yang merupakan mantan wakil presiden Obama, tentu sangat mendukung Persetujuan Paris.

“Pada hari pertama (saya sebagai presiden), saya akan bergabung kembali dengan Persetujuan Paris, dan kemudian menyatukan dunia untuk mendorong kemajuannya lebih jauh,” tulis Biden melalui Facebook.

Peraturan dari PBB menyebut bahwa suatu negara dapat kembali bergabung dalam jangka 30 hari. Artinya, jika Biden benar terpilih dan mulai bekerja pada tanggal 20 Januari 2021, AS akan kembali menjadi bagian pada tanggal 19 Februari 2021.

(EDR)