kumparan
Tekno & Sains18 Mei 2020 12:14

Belajar dari Pengalaman Hadapi Flu Burung: Kalau Tak Libatkan Ilmuwan Bisa Kacau

Konten Redaksi kumparan
Pemeriksaan surat tugas di Stasiun Depok
Petugas Dishub memeriksa surat tugas kerja calon penumpang KRL di Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Tiki-taka kebijakan pemerintah RI dalam mengatasi pandemi corona sudah lama dikritik banyak pihak. Ikatan Dokter Indonesia beberapa waktu lalu menyebut respons pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 jauh lebih lambat dari saat menghadapi pandemi flu burung atau Avian Influenza H5N1 pada 2008-2009.
Anggota Dewan Pakar IDI Abidinsyah Siregar menilai, ketika pandemi flu burung, pemerintah memiliki respons yang cepat. Ketika kasus pertama flu burung ditemukan di Hong Kong, pemerintah RI langsung menyadari virus itu akan sampai ke Indonesia.
“Sehingga saat itu langsung melakukan tracking siapa yang baru pulang dari sana, lalu meminta WNI yang ingin pulang dari Hong Kong untuk jangan pulang dulu,” ujarnya dalam diskusi Ikhtiar Melawan Corona, Sabtu (18/4).
Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. dr. Chairul Anwar Nidom, mengatakan bahwa pada awal 2004, pandemi flu burung membuat heboh Indonesia. Sekitar 10 juta ekor ayam mati secara tiba-tiba. Sejak saat itu, para ahli dan peneliti di Indonesia langsung sibuk meriset ihwal latar belakang kematian jutaan unggas tersebut.
Menteri Pertanian Bintan Saragih pun segera memanggil para ilmuwan ke kantornya untuk mendiskusikan penyebab kematian jutaan unggas itu. Debat antarilmuwan tak terhindarkan. Banyak dari mereka yang mempercayai kematian jutaan unggas itu akibat virus flu burung, tetapi ada pula yang meyakini penyebabnya adalah virus Newcastle Dissease.
“Jadi, pengalaman saya waktu itu—karena saya menjadi anggota komisi ahli—kelompok ahli itu dikumpulkan, kemudian kami mengkaji dari aspek keahlian masing-masing, misalnya ada yang virologi. Satu keahlian itu tidak terdiri dari satu orang saja, jadi ada beberapa ahli,” ujar Nidom, Selasa (12/5).
Untuk mengetahui bagaimana penanganan pandemi flu burung kala itu, dan apa pelajaran yang bisa dipetik untuk mengatasi pandemi virus corona kini, berikut perbincangan kumparan dengan Prof. dr. Chairul Anwar Nidom.
SQR - Prof. Chairul Anwar Nidom
Prof. Chairul Anwar Nidom. Foto: Dok. UNAIR
Bagaimana pengalaman anda ketika terlibat dalam penanganan pandemi flu burung H5N1?
Pengalaman saya waktu itu, karena saya menjadi anggota komisi ahli, kelompok ahli dikumpulkan dan kami mengkaji dari aspek keahlian masing-masing. Ada yang virologi, misalnya. Dan untuk mengkaji dari satu aspek keahlian itu tidak terdiri dari satu orang saja, jadi ada beberapa ahli.
Kemudian dari organisasi itu, misalkan tim manajemennya, membuat semacam SOP (standar operasi prosedur) dan sebagainya, kemudian disodorkan kepada komisi ahli itu bagaimana menyikapi dari aspek virologinya, epidemiologinya, sampai aspek ekonomi karena waktu itu menyangkut masalah ekonomi peternakan, menyangkut banyak rakyat.
Apakah ada perbedaan pendapat antarahli?
Ada perbedaan pendapat, termasuk saya dengan teman-teman (ilmuwan). Saya mengatakan bahwa lebih baik dimusnahkan ayam seluruh Indonesia. Waktu itu hitungan (ekonomi)nya besar, yakni Rp 10-15 triliun kalau nggak salah, dianggap mematikan peternakan. Di lain pihak, teman-teman yang lain memiliki pendapat soal bagaimana kalau melakukan vaksinasi flu burung.
Saya berpendapat karena flu burung ini virus RNA (Ribonucleic acid/Asam ribonukleat), tidak bisa dihilangkan kecuali inangnya yang harus dimusnahkan. Dan waktu itu saya memang agak berpegang dengan prinsip vaksinasi bukan menghilangkan atau membunuh virus, tapi menurunkan derajat virus itu sampai tidak menimbulkan sakit.
Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat (antara saya dan kolega-kolega saya), dan saya menghargai perbedaan itu, dan ternyata sampai sekarang—sekian puluh tahun ini—saya merasa seandainya dulu Indonesia menerapkan spend out maka ekonomi peternakan kita, terutama peternakan ayam, akan selamat. Karena sekarang dengan (hanya melakukan) vaksinasi unggas, Indonesia dianggap “memelihara” virus itu sehingga ekspor kita kesulitan.
Jadi kalau saya hitung dari aspek ekonomi, lebih rugi menggunakan vaksinasi. Pertimbangan-pertimbangan itu kita diskusikan di satu meja.
Flu burung di Indonesia
Seorang warga di Surabaya memusnahkan unggas yang diduga terinfeksi di tengah wabah flu burung. Foto: Rienna/AFP
Apakah saat anda dan para kolega anda berdiskusi di satu meja itu, flu burung sudah masuk Indonesia dan menginfeksi manusia?
Belum. Waktu itu karena memang masuk (virus)nya kan melalui ayam, kemudian kami berdebat kematian ayam-ayam itu disebabkan oleh flu burung atau bukan. Debat itu di antara para ilmuwan dan masih di ranah pertanian—Kementerian Pertanian.
Secara sektoral, (pemerintah) sudah terlibat, cuma Kementan belum bisa memutuskan apakah ini virus flu burung atau virus ND—Newcastle Disease.
Kemudian salah satu anggota mereka (di Kementan) itu, Dirjen Peternakan, akhir tahun 2004 memanggil saya untuk menengahi dua pendapat (tentang penyebab kematian unggas) ini. Akhirnya saya ditugasi untuk mengidentifikasi secara molekular atau kalau sekarang disebut (metode) PCR.
Kemudian dalam waktu 15 hari, saya menemukan bahwa virus tersebut virus flu burung dan berasal dari Guangzhou. Dari situ kemudian saya mempelajari virus flu burung—suatu ilmu baru—dan menyadari ujung virus itu ya ke manusia.
Mata rantai dari ayam ke manusia itu lewat babi. Akhirnya saya melakukan riset di peternakan babi di Tangerang. Di sana ada babi yang terinfeksi flu burung. Saya lalu memberikan peringatan kepada pemerintahL Kemenkes harus terlibat bersama-sama Kementan. Itu warning (dari saya) di April 2005.
Riset soal flu burung pada babi itu selesai kapan?
Oktober 2004. Saya riset dan menyampaikan di sekitar November kepada Mentan Bintan Saragih saat itu. Saya sampaikan bahwa ini jelas virus flu burung, dan virus yang ada di Indonesia berasal dari Guangzhou. Itu confirm dari saya, nggak bisa diubah. Sebab itu adalah riset DNA.
Flu burung di Indonesia
Disinfeksi kandang burung di Denpasar, Bali. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP
Lalu kapan Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) dibentuk?
Waktu Komnas itu terbentuk, flu burungnya sudah ada di Indonesia. Begini, saya menyampaikan ke masyarakat (tentang virus flu burung) itu 25 Januari, kemudian saya melakukan riset pribadi dan saya memberikan warning kepada pemerintah untuk hati-hati.
Setelah (ada penularan virus flu burung dari) babi kepada manusia pada Juni 2005, kan diumumkan di Tangerang dua orang (meninggal karenanya). Kemudian kira-kira Oktober dibentuk Komnas Flu Burung.
Nah, Komnas Flu Burung ini terus-menerus membuat SOP dan itu satu komando. Jadi ada Komnas ada Komda (Komisi Daerah) sampai tingkat RT/RW. Itu suara (kebijakan)nya sama. Karena kami lihat bahwa peternakan rakyat kan sampai bawah.
Jadi, yang sebetulnya saya lihat. Kalau program pemerintah tidak melibatkan ilmuwan, jadi kacau. Enggak bisa kita tangkap ini maunya pemerintah apa sebenarnya.
Kedua, waktu itu pandemi H1N1 flu babi tahun 2009, saya dilibatkan tapi tidak resmi oleh Bu (Menkes) Siti Fadilah Supari. Saya sebagai advisor. Kalau Menkes mau diskusi, saya diundang.
Siti Fadilah Supari
Pandemi flu burung dan flu babi merebak di masa menteri kesehatan dijabat oleh Siti Fadilah Supari. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Pihak mana saja yang ada di Komnas FBPI?
Jadi strukturnya waktu itu diketuai Menko Kesra, wakilnya menteri yang mewakili masing-masing lembaga. Sehingga kalau ada keputusan, itu merupakan keputusan bersama. Saya senang, komnas itu melibatkan orang yang tak hanya mengurus masalah sosial ekonomi, tetapi juga urusan virus.
Bagaimana anda melihat penanganan pandemi corona kali ini oleh pemerintah? Apakah ada perbedaan signifikan dengan saat menangani flu burung?
Saya dari awal sudah bilang, kenapa sih kita tidak mencontoh kerja yang sudah dihasilkan dari kasus flu burung.
Perbedaannya di sini kan karena tidak melibatkan ekonomi peternakan, tapi human to human.
Logikanya menarik, dulu itu flu burung kita membuat persiapan agar jangan sampai terjadi, atau kalau tengah terjadi flu human to human itu bagaimana, sampai dihitung berapa jumlah tanah kuburan yang harus disiapkan suatu daerah. Sejauh itu kita hitung.
Kita hitung potensi tingkat kematiannya atau mortalitasnya, lalu tingkat risikonya bagaiamana.
SQR -  Lab Nusantics
Aktivitas di laboratorium. Foto: Dok. East Ventures
Apakah para ilmuwan era flu burung kembali dilibatkan untuk meriset pandemi corona, atau setidaknya dimintai pendapat?
Saya tidak dilibatkan, hahaha. Saya pernah diajak (rapat via) zoom sama Satgas (COVID-19), jadi (rencananya) mau koordinasi antarlaboratorium, dan saya diundang. Sudah siap (rekan-rekan say) mulai Sumatera sampai Gorontalo, tapi ternyata Prof Wiku (Staf Ahli BNPB) nggak datang.
Waktu itu sudah terbentuk Satgas (COVID-19) dan habis itu enggak ada lagi (komunikasi). Saya melihat bahwa konsep penanganan corona ini mulai dari awal sampai sekarang tidak jelas basisnya itu apa sebenarnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang dihubungi soal ini, mempersilakan kumparan menghubungi langsung Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Wiku Adisasmito. Namun Prof Wiku tak menjawab telepon dan pesan dari kumparan. Sementara Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Ahmad Yurianto tak memberikan tanggapan. “Maaf, saya tidak bisa meng-cover semua (pertanyaan),” tulisnya kepada kumparan.
Kalau saat flu burung dulu basisnya apa?
Penyelamatan peternakan, makanya sampai ada kompensasi. Jadi kalau misal (unggasnya) dimusnahkan per ekor, (ganti ruginya) berapa. Dihitung berapa ribu per ekor dan sebagainya.
Karena asumsi basis kami dulu virus flu burung dan penularnya adalah ayam, dan manusia ini sebagai korban. Sekarang ini (virus corona) antarmanusia saling mengakibatkan korban. Dan di antara manusia itu jelas bahwa orang umur 60 tahun ke atas lebih rentan.
***
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.
Yuk, bantu donasi untuk atasi dampak corona.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan