Jokowi Sebut Lockdown Tak Selesaikan Masalah Corona, Ini Bantahan Peneliti

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Jokowi menyebut bahwa kebijakan lockdown atau karantina wilayah tidak berhasil menyelesaikan masalah virus corona. Menurutnya, tidak ada negara yang menerapkan lockdown dan berhasil menyelesaikan pandemi COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7 pada Rabu (22/4). Presiden Jokowi menjelaskan, estimasi biaya untuk menerapkan karantina wilayah berkisar di angka Rp 550 miliar per hari untuk wilayah Jakarta, dan bisa tiga kali lipat untuk wilayah Jabodetabek.

Namun, dia menjelaskan bahwa tidak diterapkannya lockdown bukan disebabkan oleh masalah biaya.

“Bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak,” kata Jokowi. “Coba tunjukkan, negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini? Tidak ada.”

Jokowi menambahkan, setiap pagi dia menerima briefing yang berisi informasi update kasus COVID-19 di negara lain beserta kebijakan yang diambil pemerintah terkait di negara tersebut. Menurutnya, setiap negara punya tingkat kesejahteraan, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal yang berbeda.

Jokowi vs Corona. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan

Oleh karena itu, kata Jokowi, Indonesia tak perlu meniru negara lain yang menerapkan lockdown.

“Sampai saat ini, saya melihat tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19,” katanya.

Meski demikian, lockdown memang tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah virus corona. Oleh karena itu, duduk perkara yang dipermasalahkan Presiden Jokowi tak sesuai dengan peruntukan kebijakan lockdown itu sendiri.

Sejumlah peneliti dunia menyebut bahwa, bahkan ketika sebuah negara menerapkan lockdown atau karantina wilayah, virus corona tetap jadi ancaman bagi manusia. Vaksinasi massal, dan bukan lockdown, adalah hal yang bisa menghentikan virus corona sebagai masalah bagi manusia.

Lantas, apa manfaat dari lockdown? Menurut dosen dan peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, lockdown bertujuan untuk menekan jumlah kasus di suatu wilayah.

Suasana Kota Hanoi, Vietnam jelang Lockdown Foto: REUTERS

Menurutnya, pemahaman lockdown bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi menekan kasus untuk tahapan saat ini.

Pandu memberikan tiga contoh negara yang menerapkan lockdown dan berhasil menekan jumlah kasus harian virus corona, yakni China, Vietnam, dan Selandia Baru.

China sendiri sudah tidak memiliki penularan kasus lokal sejak pertengahan Maret 2020, menurut laporan resmi pemerintah mereka. Hal tersebut dicapai setelah pemerintah China menerapkan lockdown pada 23 Januari 2020.

Hal serupa juga dicapai oleh Vietnam. Menurut catatan Worldometer, Vietnam hanya memiliki 268 kasus virus corona dan nihil catatan kematian.

Adapun Selandia Baru, yang mulai lockdown pada 25 Maret 2020, hanya mencatatkan 3 kasus baru pada Rabu (22/4). Jumlah kasus virus corona di Selandia Baru hanya mencapai 1.451 kasus dengan catatan 16 kematian, menurut data yang dihimpun Worldometer.

Menurut Pandu, setiap masalah punya tahapan yang berbeda-beda. Saat ini, fokus Indonesia mestinya berpusat pada pengurangan jumlah kasus harian.

Indonesia sendiri saat ini, Kamis (23/4), memiliki 7.775 kasus COVID-19. Dari total kasus tersebut, sebanyak 647 pasien meninggal, dengan tingkat kematian 8,32 persen. Sementara jumlah sembuh mencapai 960 pasien.

Pandu juga menyoroti birokrasi kebijakan PSBB yang tidak efisien. Menurut Pandu, pemerintah mesti menerapkan PSBB secara nasional, dan bukan per daerah seperti saat ini.

Visual story Jejak Pertama Corona di Indonesia. Foto: Maulana Saputra/kumparan

Kebijakan PSBB yang lebih menyeluruh ditujukan agar kewaspadaan virus corona ada di seluruh wilayah. Dengan demikian, harapannya tidak ada daerah yang ‘kecolongan’ dan menjadi episentrum wabah baru di Indonesia.

“Kita harus pikirkan skala nasional. Karena kedaruratannya adalah nasional, bencananya adalah nasional. Maka implementasinya nasional,” kata Pandu.

“Jadi nggak perlu lagi minta izin. Jangan sampai ada wilayah yang harus minta izin, ditolak, karena dianggap kasusnya cuma 5, belum ratusan. Ya, kalau nunggu ratusan, seperti kita minta tolong ada kebakaran, rumah kita harus setengah kebakar baru boleh pemadam kebakaran datang. Pas pemadam kebakaran datang, kita sudah terbakar semua, sudah terlambat,” pungkasnya.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.