Peneliti UI Kritik PSBB Setengah-setengah: Hapus Birokrasi, Terapkan Nasional
PerbesarBeberapa daerah di Indonesia telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara membatasi jam operasional transportasi umum dan meliburkan sejumlah kegiatan kelembagaan.
Saat ini, DKI Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat, khususnya Bodetabek, telah memberlakukan PSBB. Namun, soal keefektifan PSBB ini masih dipertanyakan dan diperdebatkan, sebab Jakarta masih dipenuhi dengan kendaraan di beberapa titik jalan raya pada Senin (20/4) kemarin.
Mengkritisi hal ini, dr Pandu Riono, ahli epidemiologi yang juga merupakan Staf Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) mengatakan, penerapan PSBB yang terkesan setengah-setengah ini tidak akan bisa memutus penularan virus corona. Sebaliknya, PSBB mestinya diterapkan secara nasional, tidak lagi per wilayah.
“Namanya juga Pembatasan Sosial Berskala Besar. Skala besar itu berarti nasional, bukan provinsi, kabupaten, atau kota. Yang saya kritik juga kan ngapain ada birokrasi, itu ada aturan yang salah yang dipakai oleh pemerintah,” ujar dr Pandu kepada kumparan, Senin (20/4).
“Itu aturannya salah. Itu undang-undang karantina di-copy paste aja ke PP PSBB, ya gak pas lah. Peraturan karantina wilayah kan buat penyakit umum. Ini COVID-19, jadi aturannya pun mesti khusus. COVID-19 enggak kenal batas wilayah, enggak kenal batas geografi. Jadi harusnya nasional.”
Jika PSBB tidak diterapkan secara nasional, kata Pandu, maka penyelesaian kasus virus corona di Indonesia tidak akan pernah tuntas. Selama mobilitas manusia masih tinggi dan pembatasan tidak efektif, selama itu pula penularan terjadi. Maka, penerapan PSBB menjadi sia-sia, dan penyelesaian masalah semakin lama.
Kalau enggak nasional kan misalnya nanti Jakarta sudah beres PSBB, kemudian dicabut. Tapi Jawa Tengah belum. Gak pernah bebas dari corona dong Indonesia. Kalau mau menyelesaikan sekaligus bagi bangsa, ya selesaikan secara nasional. Dari awal itu PSBB harusnya nasional, saya tekankan, dari awal. - Staf Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr Pandu Riono.
Pandu lantas juga mengkritisi beberapa aturan PSBB yang dinilai masih tidak efektif. Menurut Pandu, seharusnya pemerintah melakukan monitoring dan intervensi ketat kepada masyarakat. Memastikan warga memakai masker ketika naik kendaraan umum atau ke luar rumah, sifatnya tidak lagi imbauan.
Pemda setempat harus menyediakan tempat cuci tangan di pasar-pasar tradisional atau tempat publik, dan aparat penegak hukum melakukan razia di tempat-tempat rawan pelanggaran.
Selain itu, hal yang paling penting dalam PSBB adalah peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
“Sekarang kita lihat, di DKI contohnya. Meski PSBB telah diterapkan, masih banyak orang yang berkeliaran di luar rumah. Mobilitas masyarakat masih tinggi, ini kan menandakan bahwa masyarakat enggak tahu PSBB itu sebenarnya apa dan bagaimana,” papar Pandu.
Dalam hal ini, pemerintah bisa melakukan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memasang iklan-iklan di televisi tentang apa itu PSBB. Memasang informasi di tempat umum yang menjelaskan tentang PSBB. Ini semua bertujuan agar masyarakat paham, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama PSBB berlangsung.
Pemerintah juga harus punya target kapan wabah SARS-CoV-2 bisa dituntaskan. Membuat instrumen hukum lebih jelas. Inilah tugas-tugas yang mestinya dilakukan oleh kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo.
“Coba sekarang tanya presiden, punya gak national plan untuk mengakhiri masalah ini gak? Kapan sih targetnya? Mau sampai kapan kaya gini. Kalau memang kita punya target, maka untuk mencapai target itu langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan. Itu jelas. Kita belum punya strategi. Kita belum tahu bagaimana nanti mencabut PSBB, apa kriterianya. Itu belum juga jelas.”
Terakhir dia menyarankan agar pemerintah mulai melibatkan pakar dan ilmuwan dalam mengambil kebijakan. Hal itu dinilai penting agar penularan virus corona benar-benar bisa dihentikan.
“Seharusnya setiap kebijakan itu mengajak ahli-ahli. Disuruh menyampaikan saran-sarannya. Mestinya para ahli itu ditanya, bagaimana sumbangsihnya, apa yang bisa dilakukan, minta saran-sarannya, dan dengerin saran-saran para ahli.” - Staf Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr Pandu Riono.
Bagaimanapun, cara terbaik memutus penyebaran virus adalah dengan mengurangi aktivis sosial di tempat-tempat umum. Melakukan intervensi ketat bukan lagi bersifat imbauan, tetapi sebuah kewajiban. Tapi masalahnya, pemerintah kita mau atau tidak untuk menampung hajat orang banyak jika seandainya lockdown diterapkan? Itulah yang harus dipertanyakan sekarang.
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
****
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!