Riset MIT: Kasus Corona Mengecil Cepat di Negara yang Terapkan Karantina Kuat
PerbesarKesigapan pemerintah sebuah negara dalam melakukan intervensi untuk mencegah persebaran virus corona sangatlah penting, menurut riset terbaru dari kampus ternama Massachussets Institute of Technology (MIT) di AS. Sebuah pemerintahan yang lambat dalam melakukan intervensi, negaranya bakal mengalami peningkatan kasus secara eksponensial dan sulit untuk dikontrol.
Riset dari MIT itu berjudul "Quantifying the effect of quarantine control in Covid-19 infectious spread using machine learning." Laporan mereka telah dipublikasi di jurnal ilmiah MedRxiv pada 6 April 2020. Namun, laporan mereka belum melalui proses tinjauan sejawat ilmuwan lain (peer-review).
Seperti judulnya, penelitian ini menggabungkan dua bidang studi, antara epidemiologi dan mesin pembelajaran (machine learning). Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan data kasus COVID-19 di sejumlah negara bersamaan dengan jaringan saraf artifisial (artificial neural network). Tujuan penelitian tersebut adalah menunjukkan kemanjuran karantina wilayah dan memprediksi penyebaran virus.
“Model kami adalah yang pertama menggunakan data dari coronavirus itu sendiri dan mengintegrasikan dua bidang: machine learning dan epidemiologi standar,” kata Raj Dandekar, salah satu peneliti riset tersebut yang juga kandidat PhD di MIT yang mempelajari teknik sipil dan lingkungan.
Penelitian Dandekar dikerjakan bersama dengan George Barbastathis, profesor teknik mesin di MIT. Menurut laporan MIT News, keduanya telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk mengembangkan penelitian mereka sebagai bagian dari tugas akhir di kelas Learning Machines.
Sebagian besar model yang mereka gunakan dalam penelitian mengikuti apa yang dikenal sebagai model SEIR. Model ini mengelompokkan orang menjadi "rentan" (suspect), "terpapar" (exposed), "terinfeksi" (infected), dan "pulih" (recovered).
Dandekar dan Barbastathis meningkatkan model SEIR dengan melatih jaringan saraf artifisial untuk memprediksi jumlah orang yang terinfeksi yang berada di bawah karantina, dan oleh karena itu tidak lagi menyebarkan infeksi kepada orang lain.
Inti dari model tersebut menemukan, di negara yang pemerintahnya melakukan intervensi langsung untuk menerapkan langkah-langkah karantina yang kuat, jumlah penyebaran virus mengecil lebih cepat. Contoh negara tersebut antara lain adalah China dan Korea Selatan. Sementara di negara yang lambat menerapkan intervensi pemerintah, jumlah kasus COVID-19 tetap besar yang berarti virus terus menyebar secara eksponensial. Contohnya adalah Italia dan Amerika Serikat.
China, misalnya, telah melakukan lockdown (karantina wilayah) di provinsi Hubei dan kota Wuhan sejak 23 Januari 2020. Kebijakan mereka kemudian membuahkan hasil pada awal Maret 2020, di mana laporan resmi mereka menyebut bahwa tak ada lagi persebaran virus corona secara lokal di China.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Korea Selatan pada Februari 2020. Meski tak melakukan lockdown, pemerintah mereka melakukan uji diagnostik massal dan mengambil langkah cepat mengisolasi mereka yang terinfeksi. Pada akhir Maret 2020, kasus virus corona di Korea Selatan mulai melandai.
Hingga 16 April 2020, Korea Selatan hanya melaporkan 22 kasus baru, menurut catatan Worldometer.
Model kami menunjukkan bahwa pembatasan karantina berhasil mendapatkan jumlah reproduksi yg efektif, dari jumlah yang lebih besar menjadi lebih kecil. Itu sesuai dengan titik di mana kita dapat meratakan kurva dan mulai melihat lebih sedikit infeksi. - George Barbastathis, profesor teknik mesin dan peneliti Massachusetts Institute of Technology
Pemerintah Italia sendiri sedikit lambat dalam melakukan intervensi karantina ketat di wilayah mereka. Kebijakan pengetatan karantina baru dilakukan pada pertengahan Maret 2020, menurut catatan riset MIT. Hal tersebut membuat reproduksi efektif virus corona di Italia baru akan melandai pada pertengahan April 2020.
Adapun kebijakan karantina pemerintah AS yang lebih longgar membuat prediksi penurunan kasus baru terjadi pada akhir April 2020. Laporan peneliti MIT menyebut bahwa 600.000 orang akan terinfeksi virus corona dengan kebijakan AS yang santai tersebut.
Laporan juga memprediksi bahwa jumlah kasus virus corona di AS bisa mencapai 1 juta kasus pada April 2020, jika pemerintah AS membuka kembali negara mereka dari kebijakan karantina. Presiden Donald Trump saat ini merencanakan untuk membuka kembali negara mereka karena menganggap bahwa kasus virus corona di AS telah mencapai puncaknya dan akan segera melandai.
Oleh karena itu, penelitian MIT menyimpulkan bahwa pemerintah tak boleh mengendurkan intervensi karantina mereka agar ledakan kasus virus corona tak terjadi kembali.
Beda riset, sama-sama anjurkan intervensi tinggi pemerintah
Riset yang dilakukan oleh Dandekar dan Barbastathis dari MIT bisa menjadi pendukung riset yang dilakukan oleh kelompok riset dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia pada Maret 2020.
Di riset yang mereka buat, tim riset FKM UI menyebut bahwa intervensi lebih tinggi dari pemerintah diperlukan untuk mengurangi jumlah kasus dan kematian dari pasien COVID-19 di Indonesia.
Menurut skenario pemodelan yang dibuat mereka, virus corona bisa menginfeksi 2,5 juta orang di Indonesia bila negara tidak melakukan intervensi; 1,7 juta orang bila dilakukan intervensi ringan; 1,2 juta orang bila dilakukan intervensi moderat, dan 500 ribu “saja” bila intervensi ketat diterapkan.
Adapun kasus kematian akibat virus corona di Indonesia bisa mencapai 240.244 orang bila negara tak mengintervensi, 144.266 orang bila terdapat intervensi ringan, 47.984 orang bila dilakukan intervensi moderat, dan 11.898 orang bila intervensi ketat diterapkan.
Hal ini membuat Pandu Riono, dokter dan staf pengajar FKM UI yang ikut menyusun skenario pemodelan tersebut, menyarankan agar pemerintah segera mengambil kebijakan karantina wilayah.
Karantina Pulau Jawa. Batasi mobilitas di dalam pulau. Batasi mobilitas penduduk di dalam pulau dan antar-pulau. Tidak boleh ada perpindahan antar-provinsi atau antar-kabupaten di pulau itu. - Pandu Riono
Indonesia: Tak dengar ilmuwan, kebijakan membingungkan
Meski telah diperingatkan oleh ilmuwan, pemerintah Indonesia tetap tak mau melakukan lockdown atau karantina wilayah secara tegas. Intervensi yang mereka lakukan pun tampak setengah-setengah, dengan birokrasi yang rumit, serta aturan yang membingungkan bagi masyarakat.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah tampak impoten dalam mengurangi aktivitas publik. Berdasarkan sejumlah laporan dari pembaca kumparan, beberapa kantor masih nekad memaksa para karyawannya masuk meski bukan dalam kategori pekerjaan esensial. Kerumunan publik pun masih dapat ditemukan, misalnya, di beberapa stasiun KRL.
Birokrasi yang rumit juga jadi kritik kebijakan PSBB. Struktur perizinan yang mengharuskan pemerintah daerah meminta restu PSBB ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), justru membuat kebijakan tersebut urung diterapkan segera.
“Kalau PSBB itu sebenarnya sifatnya nasional, tidak perlu ada wilayah lagi. tidak perlu gubernur atau kepala daerah yang minta izin menkes mau PSBB. Itulah deklarasi PSBB nasional,” kata Pandu Riono, dalam wawancara secara live streaming bersama kumparan, Senin, 6 April 2020.
Saya tekankan, PSBB itu harusnya bersifat nasional, jangan memikirkan wilayah lagi. Sekarang sudah terjadi kasus yang tadinya hanya di Jakarta, sebenarnya sudah melebar ke seluruh wilayah Indonesia. - Pandu Riono
Sebagai contoh, di satu sisi, Peraturan Menteri Kesehatan melarang ojek online (ojol) mengangkut penumpang selama PSBB. Di sisi lain, Peraturan Menteri Perhubungan memberi izin secara bersyarat kepada ojol untuk angkut penumpang.
“Penerapan PSBB khususnya yang terkait angkutan orang atau penumpang dengan kendaraan roda dua akan menjadi masalah di lapangan. Karena ada dua Peraturan Menteri, yaitu Permenhub dan Permenkes, saling berbenturan," kata Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik, kepada kumparan, Minggu (12/4).