Curhat Menpora Kawal Sanksi WADA: Saya Dimaki-maki & Dibully

Menpora Zainudin Amali (tengah) memberikan sambutan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/8/2021). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menpora Zainudin Amali beserta pihak-pihak terkait meresmikan pergantian nama badan antidoping nasional dari LADI menjadi IADO di Gedung Wisma Menpora pada Jumat (4/2). Ia sekaligus mengumumkan bahwa Indonesia telah lepas dari sanksi WADA.

Kabar ini berarti, Bendera Merah Putih bisa lagi berkibar di ajang mancanegara, Indonesia bisa menjadi tuan rumah ajang olahraga, dan orang Indonesia bisa menduduki jabatan di lembaga internasional. Menpora Amali bercerita pengalamannya selama mengawal kasus ini sejak sanksi pertama dijatuhkan pada 7 Oktober 2021.

"Yang paling merasakan adalah saya. Saya merasa sedih, kecewa, dan luar biasa dihajar kiri-kanan, dimaki-maki, dibully, dan lain sebagainya. Namun, kami tak bisa mundur, harus maju terus," tutur Menpora.

"Pada 7 Oktober 2021, saya lagi mengawal PON Papua karena hampir sebulan berkantor di Papua, tiba-tiba dapat info itu, bisa dibayangkan seperti apa. Semua mata tertuju ke Menpora dengan berbagai julukan," lanjutnya.

Nurul Akmal dari Indonesia dan Rio Waida dari Indonesia memimpin kontingen Indonesia dalam parade atlet saat upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 di Jepang (23/7/2021). Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Menpora lalu berkomunikasi dengan Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, karena merasa perkara sanksi WADA ke LADI adalah urusan internasional. Okto ditunjuknya sebagai Ketua Gugus Tugas untuk menuntaskan masalah ini.

"Tugasnya 2, yakni segera pulihkan status LADI dari uncompliance [tak patuh] jadi compliance [patuh] dan mencari tahu kenapa. Sampailah ke Pak Presiden [Jokowi]. Arahan presiden ada 3, yakni perbaiki komunikasi dengan WADA, penuhi maunya WADA, investigasi kenapa ini terjadi," jelas Menpora.

Namun, kerja belum selesai. Dua tugas pertama dari Jokowi tuntas, kini tinggal investigasi. Mandat langsung dari Jokowi adalah hasil investigasi harus dibeberkan ke publik.

"Semua ini umumkan ke publik. Pak Okto kerja belum selesai, harus ada investigasi. Silakan kerja sama dengan Polri, Kejaksaan, dan lain-lain. Ini memalukan, jadi harus kita tahu kenapa ini terjadi. Siapa pun yang terlibat, umumkan, jangan ditutupi," tegas Menpora.