Teka-teki Rivan Main di Asian Games: Menpora Tak Bisa Intervensi PBVSI
·waktu baca 2 menit

Polemik antara Rivan Nurmulki dengan Persatuan Bola Voli Indonesia (PBVSI) meninggalkan pertanyaan apakah sang pemain akan berpartisipasi di Asian Games 2023. Untuk hal itu, Menpora Dito Ariotedjo mengaku tak bisa melakukan intervensi.
Nama Rivan tidak ada dalam daftar 12 pemain yang dibawa PBVSI untuk Asian Games 2023 mendatang. Hal ini menyusul konflik kedua belah pihak.
Menpora kemudian mewadahi mediasi bagi Rivan dan PBVSI di Kantor Kemenpora pada Senin (11/9) lalu. Perihal Asian Games, Dito meminta federasi untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, namun ia tidak bisa melakukan intervensi.
"Kalau itu saya kemarin memastikan tolong PBVSI ukur dulu pro dan kontranya, apakah dengan tidak menginput Rivan akan berdampak ke prestasi dan potensinya atau tidak," kata Dito kepada wartawan, Selasa (12/9).
"Kami hanya bisa sebatas itu karena tidak bisa intervensi langsung. Itu semua keputusan ada di PBVSI," tambahnya.
Polemik Rivan dan federasi bermula dari penolakan sang pemain untuk membela Timnas Voli di ajang AVC Championships 2023 atau Kejuaraan Voli Asia 2023 di Iran, pertengahan Agustus lalu.
Pada saat itu, Rivan beralasan absen karena harus menjalani sidang kode etik di kepolisian yang wajib dihadirinya. Selain itu, dia ingin menemani istrinya yang tengah hamil untuk melahirkan.
Namun, Rivan malah bermain di Piala Kapolri 2023 bersama tim Kapolda Kalimantan Timur. Hal ini dianggap menyalahi aturan, di mana disebutkan Bambang bahwa pemain timnas tidak boleh bermain di turnamen tersebut karena dalam masa persiapan Asian Games 2023.
Alhasil, Rivan pun tidak didaftarkan dalam daftar nama 12 pemain Timnas Voli yang akan berangkat ke Asian Games 2023. Hukuman Rivan sendiri akan didiskusikan dalam Sidang Kode Etik PP PBVSI.
Dalam hal ini, Dito melihat kesalahan terletak di kedua belah pihak. Terlepas dari hukuman yang diberikan kepada Rivan, Dito juga berharap PBVSI memperbaiki sikap.
"Sebenarnya lebih kepada sikap PBVSI, yang pasti kami tegas memang harus ada keseimbangan di sisi PBVSI harus ada perbaikan dan di sisi atlet juga ada sinkronisasi juga," terang Dito.
"Mungkin banyak masyarakat yang menuntut kami bisa bersikap, tapi harus diingat kembali yang namanya cabor dan federasi itu punya independensinya sendiri. Jadi tidak bisa serta merta kami pemerintah mengintervensi," pungkasnya.
