Cara Kominfo Lawan Hoaks Vaksinasi dan COVID-19 di Indonesia

Ilustrasi hoax. Foto: Shutter Stock

Hoaks atau berita bohong dinilai menjadi salah satu tantangan dalam kelancaran program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kabar palsu yang marak beredar di berbagai platform media sosial membuat masyarakat resah dan ragu untuk menjalani proses vaksinasi.

Berdasarkan laporan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi, hingga 8 April 2021, pemerintah menemukan 1.515 hoax terkait COVID-19 dan 155 di antaranya ialah tentang vaksin corona.

Konten hoaks itu banyak beredar di media sosial, terutama Facebook.

“Hoaks tersebar dalam 1.049 konten unggahan di berbagai media sosial secara spesifik. Sebaran konten hoax terbanyak ada di platform Facebook dengan total 932 unggahan diikuti dengan Twitter sebanyak 527 itu YouTube sebanyak 41 dan sebanyak 15 di TikTok,” jelas Dedy dalam talkshow Launching Vaksinesia bersama kumparan, Minggu (11/4).

Untuk itu Kominfo melakukan serangkaian upaya dari hulu ke hilir untuk menangkal hoax sehingga informasi valid dan akurat bisa sampai ke semua masyarakat. Di level hulu, Kominfo menunjuk lima juru bicara terkait program vaksinasi nasional.

Mereka adalah Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito, duta adaptasi kebiasaan baru Reisa Broto Asmoro, Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan, Dokter Andalusia Riska Andalusia dari BPOM, dan Bambang Heriyanto dari Bio Farma.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Jubir Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam Konferensi Pers Virtual Komite Etika Berinternet dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (26/2). Foto: Kominfo

Pemerintah juga memiliki dewan redaksi yang akan menentukan narasi dan juga strategi komunikasi untuk memberikan informasi serta respons terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait vaksinasi.

“Dengan adanya update harian dan juga koordinasi harian lintas kementerian lembaga yang kami koordinasikan ini bisa menghasilkan satu proses komunikasi publik yang cukup selaras,” tambah Dedy.

Kominfo juga menjalin kerja sama dengan MAFINDO (Masyarakat Antifitnah Indonesia) untuk memantau dan mengedukasi masyarakat tentang literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dan menyebarluaskan berita yang belum dipastikan kebenarannya.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Di hilir, Kominfo melakukan patroli hoaks media sosial selama 24 jam non-stop dan bekerja sama dengan Kepolisian RI sebagai penegak hukum.

Kominfo menyediakan platform di mana masyarakat bisa mendapatkan klarifikasi dan jawaban paling akurat di website trustpositif.kominfo.go.id serta media sosial Kominfo lainnya.

Ke depannya, literasi akan terus dilakukan dengan menargetkan sebanyak 12,5 juta masyarakat Indonesia di tahun 2021. Kementerian akan menggandeng 514 kabupaten kota dan juga 34 provinsi mulai dari level pemerintah daerahnya maupun stakeholder atau penggerak masyarakat di level daerah.

“Seluruh media di Indonesia kami ajak untuk bersama-sama dengan masyarakat kita kabarkan kebaikan, kita kabarkan kebenaran, kita kabarkan informasi yang konstruktif sehingga betul-betul kita bisa bersama-sama untuk mensukseskan program vaksinasi demi Indonesia yang keluar dari pandemi COVID-19,” tutup Dedy.