China Larang Pekerja Manusia Diganti Tenaga AI
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarPengadilan di China baru-baru ini mengeluarkan putusan yang melarang seorang karyawan manusia di perusahaan atau di mana pun, diganti oleh tenaga kerja AI atau kecerdasan buatan. Jika ada perusahaan yang ngotot, siap-siap perusahaan itu bisa digugat ke ranah hukum.
Kasus ini bermula dari perselisihan antara salah satu perusahaan teknologi AI dengan eks karyawan. Perusahaan menolak membayar kesepakatan kompensasi tinggi yang diajukan karyawan menurut laporan kantor berita Xinhua.
Menurut berkas yang dirilis oleh pengadilan, pekerja bernama Zhou bergabung dengan perusahaan pada November 2022. Ia menjabat posisi Quality Assurance Supervisor, dengan gaji bulanan sebesar 25.000 yuan (sekitar 3.640 dolar AS).
Tugasnya ialah mencocokkan permintaan pengguna dengan model bahasa yang besar dan menyaring konten ilegal atau yang melanggar privasi, untuk memastikan output model AI ini akurat.
Namun, pekerjaannya kemudian diambil alih oleh model bahasa AI skala besar. Perusahaan lalu mencoba memindahkan Zhou ke posisi yang lebih rendah dengan gaji yang lebih rendah, yaitu 15.000 yuan per bulan. Zhou menolak.
Setelah Zhou menolak, perusahaan mengakhiri kontraknya dengan tawaran kompensasi sebesar 311.695 yuan, dengan alasan restrukturisasi organisasi dan pengurangan kebutuhan staf.
Zhou menolak jumlah tersebut dan menuntut kompensasi yang lebih tinggi melalui arbitrase. Panel arbitrase memutuskan bahwa pemecatan oleh perusahaan, melanggar hukum dan panel juga mendukung klaim Zhou untuk menerima kompensasi tambahan.
Tak puas dengan hasil arbitrase, perusahaan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan distrik di Hangzhou pada Agustus 2025, dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Rakyat Menengah Hangzhou.
Inti dari kasus ini adalah, apakah penggantian pekerjaan yang didorong oleh AI merupakan "perubahan besar dalam keadaan objektif," yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak berdasarkan Undang-Undang Kontrak Kerja Tiongkok.
Pengadilan tingkat menengah memutuskan, alasan yang dikemukakan perusahaan untuk memecat Zhou tidak termasuk dalam kategori "perubahan besar," yang biasanya merujuk pada peristiwa penting seperti relokasi atau merger perusahaan.
Pengadilan juga memutuskan bahwa perusahaan gagal membuktikan bahwa kontrak tersebut menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Menurut pengadilan, posisi lain yang ditawarkan kepada Zhou disertai dengan pemotongan gaji. Tentu ini bukanlah usulan yang wajar. Akibatnya, pemutusan kontrak oleh perusahaan dianggap melanggar hukum.
Putusan ini muncul dan telah dipublikasikan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Hangzhou. Menurut para ahli ini merupakan sinyal atau pesan yang meyakinkan bagi upaya perlindungan hak-hak buruh di era otomatisasi.
Wang Xuyang, seorang pengacara dari firma hukum Zhejiang Xingjing, mencatat bahwa putusan tersebut memperjelas prinsip penting: Meskipun perusahaan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan efisiensi yang didorong oleh AI, mereka juga harus memikul tanggung jawab sosial yang sesuai. Penggantian karyawan manusia dengan AI, tidak secara otomatis membenarkan pemutusan kontrak kerja.
Industri AI di China sangatlah berkembang pesat. Saat ini diperkirakan ada 6.200 perusahaan yang bergerak di bidang AI. Adopsi AI yang meluas seperti ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan penggantian tenaga kerja manusia ke tenaga AI.