Direktur Wantiknas Tanggapi Serangan Zoombombing Video Porno Rapatnya di Zoom

Video conference menggunakan Zoom. Foto: Dok. Zoom

Sebuah konferensi atau rapat virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) di aplikasi Zoom pada Kamis (16/4) diganggu oleh penyusup yang menyetel video porno di sela panel diskusi. Insiden yang dikenal sebagai Zoombombing itu ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Wantiknas.

Direktur Eksekutif Wantiknas, Gerry Firmansyah berkata, pihaknya meminta maaf atas gangguan yang terjadi selama acara. Dia juga mengatakan bahwa Wantiknas sedang mendalami kasus Zoombombing porno tersebut.

"Mengenai acara Diskusi TIK-Talk#19 tadi siang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan teknis yang terjadi sehingga menyebabkan ketidaknyamanan selama berlangsungnya acara," kata Gerry, saat dihubungi kumparan, Kamis (16/4). "Kami sedang mendalami fakta terkait dan menjadi perhatian kami untuk perbaikan mekanisme ke depan," katanya.

Hingga saat ini, siapa dan berapa jumlah pelaku penyusup Zoombombing di acara video call Wantiknas belum diketahui. Berdasarkan pengamatan kumparan, salah satu pelaku memakai nama samaran tanpa keterangan institusi, dengan username 'Bin Laden'.

Zoombombing di konferensi Wantiknas, Kamis (16/4). Foto: Dok. Istimewa

Ismail Fahmi, salah satu peserta diskusi Wantiknas tersebut, tidak menyadari Zoombombing porno yang dilakukan pelaku. "Saya pas ngomong ndak lihat sih, cuma di-takeover ya sama bomber," kata Ismail yang juga merupakan pendiri aplikasi Drone Emprit.

Kejadian ini pun menjadi contoh kasus terbaru gangguan meeting virtual di Zoom. Platform video conference tersebut memang tengah menjadi sorotan terkait keamanan data pribadi pengguna dan gangguan penyusup.

Menurut pakar keamanan siber dari firma cyber security Vaksincom, Alfons Tanujaya, kasus Zoombombing porno di konferensi Wantiknas merupakan kesalahan dari administrasi penyelenggara. Ia bilang, admin tidak mengaktifkan fitur Waiting Room saat konferensi, sehingga orang asing bisa masuk dengan mudah ke dalam diskusi.

"Menurut hemat saya, itu masalahnya ada di admin dari meeting-nya," kata Alfons, dalam sebuah wawancara virtual, Kamis (16/4). "Ini tergantung pada admin-nya."

Ilustrasi Zoom. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Fitur Waiting Room sendiri bisa diaktifkan dan dimatikan sesuai kehendak admin penyelenggara meeting di Zoom. Jika fitur ini diaktifkan, pengguna yang mau masuk akan terlebih dahulu berada di daftar tunggu dan tidak bisa masuk sebelum diizinkan oleh admin.

Fitur Waiting Room memang akan menyulitkan admin dan pengguna saat melakukan meeting, karena mesti memberikan izin berkali-kali dan menunggu terlebih dahulu sebelum masuk konferensi. Tapi, menurut Alfons, kontradiksi semacam itu lumrah di dunia keamanan siber untuk menjamin tak ada penyusup dan memastikan bahwa rapat hanya dihadiri oleh mereka yang berkepentingan.

"Di dunia security itu kita kenal satu pameo di mana kenyamanan dan keamanan berbanding terbalik. Jadi, kalau kamu mau nyaman, ya akan mempermudah orang, tapi akibatnya banyak orang diberikan akses jadi kurang aman," kata Alfons. "Tetapi kalau kamu mau aman, kamu harus mengikuti protokol tertentu. Akibatnya, jadi kurang nyaman."

Kesalahan berikutnya adalah Wantiknas juga menyebarkan ID dan password meeting Zoom ke publik, termasuk posting di akun Instagram mereka, beberapa hari sebelum acara dimulai. Hal tersebut semakin memudahkan oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan Zoombombing tersebut.

Konferensi video Wantiknas sendiri bertajuk "TIK-Talk#19: Kolaborasi Multistakeholders untuk Memerangi Hoax dan Disinformasi di Tengah Pandemi Covid-19." Konferensi berlangsung pada Kamis (16/4) pagi dan mengundang media massa untuk ikut berdiskusi.

Konferensi tersebut dihadiri oleh Ilham Habibie (Ketua Tim Pelaksana Wantiknas), Garuda Sugardo (Anggota Tim Pelaksana Wantiknas), Widodo Muktiyo (Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo), Ismail Fahmi (Pencipta Aplikasi Drone Emprit), dan Ricardo Indra (Telkomsel) sebagai moderator.

Wantiknas, atau sering disebut Dewan TIK Nasional, merupakan lembaga multi-stakeholders di bidang TIK yang dibentuk 13 November 2006 oleh Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Wantiknas berkantor di Graha MR 21 lantai 6, Menteng, Jakarta Pusat.