Johnny Plate Ungkap Pesan Jokowi saat Memilihnya Jadi Menkominfo
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo resmi melantik Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10). Dengan begitu, Johnny akan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
ADVERTISEMENT
Penunjukan dirinya bisa dibilang cukup mengejutkan publik. Selain karena baru masuk ke bursa calon menteri sehari sebelumnya, latar belakang dirinya yang merupakan politikus juga berbeda dibanding pendahulunya, Rudiantara, yang berasal dari kalangan profesional.
Dijumpai saat serah terima jabatan di kantor Kominfo pada Rabu (23/10), Johnny membeberkan dua pesan Jokowi ketika menunjuk dirinya. Kedua pesan tersebut berkaitan dengan aspek informatika dan komunikasi.
Di bidang informatika, Jokowi meminta Johnny untuk mempercepat perundang-undangan yang belum diselesaikan pada masa Rudiantara. Salah satunya adalah pengesahan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi).
Adapun pada bidang komunikasi, Johnny dipesankan untuk menjalankan Kominfo sebagai corong pemerintah. Peran ini bakal membuat kementerian tersebut sebagai 'humas' dari pemerintahan Jokowi saat ini.
ADVERTISEMENT
"Dengan memfasilitasi untuk mempercepat itu, menyiapkan legislasinya dengan cepat. Lalu, perlindungan data pribadi itu harus betul-betul dijaga. Kita mesti punya bank data nasional kita dengan benchmark di beberapa negara agar kita menjadi bagian dari data global yang bisa bertukar informasi dengan baik untuk manfaat negara kita. Itu di bidang informatika," ungkap Johnny.
"Untuk bidang komunikasi. Bapak Joko Widodo ingin agar rakyat kita itu dekat dengan gerak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Biar tidak merasa jauh. Untuk itu dia harus terus dikasih tahu," sambungnya.
Jalankan Peran Komunikasi, Kembalinya Departemen Penerangan?
Senada dengan Johnny , Rudiantara yang juga hadir dalam sertijab tersebut, menyebut bahwa Kominfo akan menjadi government PR. Dengan peran tersebut, Kominfo akan berupaya mengatasi disinformasi dan misinformasi di publik dengan memberikan pernyataan resmi dari pemerintah.
"Nanti ada fungsi government PR. Bagaimana berkomunikasi dengan publik atas nama pemerintah. Kita punya juru bicara presiden, tapi kita tidak punya juru bicara pemerintah," ujar Rudiantara, pada kesempatan yang sama.
ADVERTISEMENT
"Ini departemen penerangan dibubarkan tahun 2002 oleh Gus Dur. Jadi, memang tidak pernah ada lagi cara-cara yang dulu kan ada yang bilang 'menurut petunjuk Bapak Presiden' gitu kan. Sekarang enggak ada lagi. Dan semua sangat dinamis, semua digital, semua di dunia maya, itu tantangan pemerintah berkomunikasi kepada publik," sambungnya.