Kata Kominfo soal Klaim Hacker Bjorka Curi 34 Juta Data Paspor RI

Semuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo. Foto: Rian Ramadhan/kumparan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) angkat bicara soal dugaan bocornya 34 juta data paspor warga Indonesia. Data tersebut dicuri dan dijual oleh hacker yang memakai nama Bjorka.

Pemerintah mengatakan saat ini tengah menelusuri dan menyelidiki isu tersebut. Berdasarkan hasil investigasi sementara hingga Rabu (5/7) malam pukul 20.00 WIB, Kominfo belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah masih seperti yang diduga.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, menyatakan kesimpulan tersebut diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar.

"Penelusuran dan penyelidikan masih akan terus dilakukan secara mendalam dan pengembangan hasil penyelidikan akan disampaikan kemudian," kata Biro Humas Kominfo dalam pernyataan resmi, Rabu (5/7).

Kominfo juga mengoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah mengaku akan merilis hasil temuannya setelah mendapat informasi yang lebih detail.

Seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi diminta meningkatkan keamanan data pribadi pengguna sesuai ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku. Mereka juga diminta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan.

Kasus 34 juta data paspor warga Indonesia

Informasi pencurian 34 juta data paspor oleh hacker Bjorka pertama kali diungkap di Twitter pada 5 Juli 2023, oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Menurutnya, data ini terlihat "cukup valid."

Bjorka sendiri menjual 34 juta data paspor diduga milik warga Indonesia itu di blog bjorka.ai. Dia juga membagikan sampel sebanyak 1 juta data.

Data yang bocor terdiri dari informasi nama lengkap, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga NIKIM (National Identiti Kartu Identitas Masyarakat).

Menurut pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, isu kebocoran data paspor ini juga perlu dipastikan dan dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi RI. Ada kemungkinan kebocoran datanya berasal dari Ditjen Imigrasi RI.

Alfons menggarisbawahi soal dugaan NIKIM yang bocor pada sampel data yang disajikan Bjorka. NIKIM merupakan identitas digital yang akan digunakan untuk pengamanan paspor elektronik pada masa depan.

"Mungkin pihak Imigrasi perlu menginvestigasi dari mana sumber kebocoran data ini. Karena NIKIM memang data unik yang dimiliki oleh Imigrasi," kata Alfons, kepada kumparanTECH.

Sementara itu, pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan data tersebut valid. Ia tak sengaja mendapati data dirinya juga muncul di database yang didapat Bjorka.

"Data tersebut adalah data valid karena di salah satu baris data di file sample yang dibagikan tersebut juga ada data paspor lama saya yang sudah kadaluarsa pada tahun 2011. File lengkap dengan besar file 4 GB dalam kondisi tidak terkompresi tersebut ditawarkan oleh Bjorka dengan harga 10.000 USD atau sekitar 150 juta rupiah," kata Pratama.

Pratama menambahkan, saat ini perlu dilakukan audit sistem keamanan serta forensik digital. Hal ini untuk dapat mengetahui dari mana sumber kebocoran berasal dan metode apa yang dipergunakan oleh Bjorka untuk masuk ke dalam sistem dan mengirimkan data keluar.