Ke Jakarta, CEO Telegram Pavel Durov Temui Menkominfo

CEO dan Founder Telegram, Pavel Durov. (Foto: Instagram)

Hubungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pengelola aplikasi Telegram mungkin akan menemui titik terang setelah keduanya melakukan komunikasi sejak Juli lalu. Hari ini, Selasa (1/8), sang pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, diketahui berada di Jakarta untuk menemui pemerintah Indonesia, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Durov dan Rudiantara diketahui saat ini sedang berkomunikasi di kantor pusat Kemenkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Plt Kepada Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Noor Iza, menjelaskan bakal ada jumpa pers khusus dari pihak Telegram maupun Kemkominfo, dan terbuka kemungkinan awak media bisa melakukan wawancara doorstop dengan Durov maupun dengan pejabat Kemkominfo di lingkungan komplek kantor. Besar kemungkinan dari pembicaraan kedua belah pihak hari ini akses Internet Indonesia menuju Telegram bisa dibuka, setelah versi situs web-nya sempat diblokir oleh Kemkominfo sejak 14 Juli 2017.

Kemkominfo bisa saja membuka akses Internet ke Telegram jika perusahaan asal Rusia itu bersedia melakukan filter konten radikal dan terorisme secara cepat dan mau memenuhi empat permintaan berikut ini: 1. Kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien. 2. Kemkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram. 3. Kemkominfo akan meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia. 4. Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun SDM.

Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan jika Telegram bersedia memenuhi semua permintaan Kemkominfo di atas, maka ada kemungkinan akses ke aplikasi pesan itu akan dibuka kembali. Kemkominfo masih menunggu respons dari manajemen Telegram. Saat ini, status Telegram masih terblokir di Indonesia. Semuel memaparkan langkah menangkal konten terorisme dilakukan setelah ada isu yang mengancam keamanan negara terlebih mulai terjadinya perubahan geopolitik dan geostrategis di Asia Tenggara, terutama adanya serangan ISIS di kota Marawi, sebelah selatan Filipina.