Kolaborasi OJK - VIDA Lawan Generative Fraud: Bikin AI Baik Cegah AI Jahat
·waktu baca 4 menit
PerbesarKasus penipuan digital di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini bisa diakses dengan mudah oleh siapa pun. Modusnya pun semakin beragam, mulai dari pencurian identitas, deepfake video dan suara, phishing, pengambilalihan akun (account takeover), hingga penggunaan identitas sintetis untuk membuka rekening atau pinjaman.
Menurut Hudiyanto, Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maraknya kasus fraud ini harus dihadapi dengan kolaborasi lintas sektor. Salah satu inisiatif yang kini dijalankan adalah pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang melibatkan 21 lembaga, mulai dari OJK, Kominfo, Polri, BSSN, hingga BNPT.
“Rekening-rekening penjahat yang sudah dilaporkan ke kami akan kami tindak bersama. Kami bekerja sama dengan asosiasi perbankan, fintech, HIMBARA, dan ke depan asosiasi telekomunikasi juga akan bergabung. Kita harus melawannya bersama,” kata Hudiyanto.
Data IASC menunjukkan kerugian akibat penipuan daring telah menembus Rp 7 triliun. Laporan yang masuk mencapai lebih dari 299 ribu kasus, dan hingga kini sekitar 94 ribu rekening telah diblokir, dengan total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp 374 miliar.
Hudiyanto mengakui, pesatnya perkembangan AI membuat kejahatan siber seperti fraud dan scam semakin sulit dibendung. Teknologi deepfake misalnya, kini bisa dengan mudah digunakan untuk membuat video atau suara palsu yang tampak sangat meyakinkan.
Saat ini, ada tiga modus yang paling banyak digunakan saat ini, yakni penipuan penjualan online, deepfake e-personal (peniruan identitas dengan video/suara palsu), dan job scam yang menargetkan pencari kerja.
Masalahnya semakin pelik karena literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah, sementara kecepatan pelaku dalam menguras uang korban luar biasa. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata uang di rekening korban bisa ludes dalam waktu satu jam.
“Bahkan, semalam ada kasus korban ditipu lewat formulir Coretax, uang Rp 250 juta habis hanya dalam 47 menit. Bayangkan Rp 250 juta cukup 47 menit,” kata Hudiyanto.
Hudiyanto menekankan, melawan fraud digital tak cukup hanya mengandalkan kerja sama antarinstansi. Diperlukan sinergi yang lebih luas dengan pihak swasta, terutama dalam pengembangan teknologi proteksi.
Kita saat ini melawan (penjahat) profesional. Jadi rakyat kita versus profesional, pasti kita kalah kalau kita tidak melakukan sinergi atau kolaborasi. Saya berharap dan mengajak semuanya, buatlah AI yang baik untuk melawan AI yang jahat.”
- Hudiyanto, Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -
Di sisi lain, VIDA yang merupakan perusahaan penyedia identitas digital dan tanda tangan elektronik, turut menyoroti maraknya aktivitas penipuan digital. Menurut VIDA, sebagian besar kasus penipuan digital sebenarnya berawal dari lemahnya verifikasi identitas.
Niki Luhur, Founder & Group CEO, VIDA, mengatakan masalah deepfake menjadi ancaman besar karena kualitas gambar dan video yang dihasilkan model generatif seperti Stable Diffusion kini begitu realistis, sulit dibedakan dengan mata manusia.
“Siapa pun kini bisa membuat foto atau video palsu yang tampak nyata hanya dengan prompt sederhana,” kata Niki saat mengisi sesi Panel Discussion di acara AI for Indonesia 2025, Kamis (23/10).
Untuk melawan hal ini, VIDA mengembangkan solusi verifikasi berlapis yang tak hanya mengandalkan computer vision untuk mengenali wajah, tapi juga menganalisis perangkat (device) yang digunakan.
Menurutnya, banyak kasus deepfake berawal dari penggunaan virtual camera, perangkat lunak yang bisa memanipulasi gambar. VIDA memastikan proses verifikasi hanya dilakukan dari kamera asli, bukan hasil manipulasi.
VIDA bekerja sama dengan Dukcapil untuk mencocokkan data wajah dan identitas dengan database kependudukan nasional. Mereka juga menggunakan sistem AI dan deep learning neural network untuk mendeteksi anomali pada perangkat, misalnya pola gerakan yang tidak alami, aktivitas dari device farm, atau penggunaan emulator.
Selain itu, VIDA menambahkan enkripsi berlapis untuk mencegah manipulasi data di tengah proses pengiriman, memastikan foto atau dokumen identitas tidak bisa diubah oleh pihak ketiga.
Dalam menjalankan semua teknologi ini, VIDA tetap berpegang pada prinsip etika, privasi, dan keamanan data sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta regulasi dari Komdigi.
“VIDA adalah penyelenggara sertifikat elektronik yang diaudit langsung oleh Komidigi. Kami mengikuti standar keamanan global seperti WebTrust Audit untuk memastikan semua proses dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.”
Niki menegaskan, seluruh inovasi AI yang VIDA bangun memiliki tujuan yang jelas dan etika yang kuat, melindungi masyarakat, bukan mengeksploitasi datanya.