Kominfo Akui Ada Kemiripan Data SIM Card dan NIK yang Bocor

Semuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo. Foto: Rian Ramadhan/kumparan

Kasus kebocoran data terulang kembali, dengan sekitar 1,3 miliar data SIM card masyarakat Indonesia bocor dan dijual di forum hacker. Kominfo mengatakan, dari verifikasi data sampel berjumlah 2 juta yang dibagikan secara gratis di forum, ada Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang sudah invalid dan ada juga yang masih aktif.

Hal ini diungkapkan oleh Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada Senin (5/9). Ia mengungkapkan, Kominfo telah melangsungkan pertemuan bersama operator, BSSN, Polri Cyber Crime, beserta Dukcapil.

“Dari data sampel, hanya 15 sampai 20 persen (yang valid),” ungkap Semuel dalam konferensi pers di gedung Kominfo, Jakarta, Senin (5/9).

Semuel juga membeberkan, operator seluler dan Dukcapil melaporkan semua data SIM card dan NIK yang bocor tersebut tidak sama dengan database masing-masing, tapi ada kemiripan.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Foto: Farren Sahertian/kumparan

Sebelumnya, Kominfo membantah bahwa data 1,3 miliar data registrasi kartu SIM penduduk Indonesia yang bocor berasal dari database mereka. Semuel menjelaskan bahwa data tersebut dikelola oleh operator, dan diverifikasi oleh sistem Dukcapil.

Karena struktur data yang diperlihatkan tidak identik tapi mirip dengan database operator ataupun Dukcapil, sehingga dibutuhkan investigasi lanjutan asal titik kebocoran.

"BSSN akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya itu secara lengkap. Jadi kita ingin cari supaya tahu di mana ini dan data siapa yang bocor dan di mana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya," jelas pria yang akrab disapa Semmy itu.

Ketika ditanya apakah Kominfo berminat untuk membeli keseluruhan data yang 1,3 miliar tersebut untuk kepetinan investigasi, Semuel mengatakan bahwa Kominfo tidak berminat, karena mengakses data tersebut melanggar aturan.

Ia juga mengatakan bahwa situs web yang memuat penjualan data pribadi yang bocor, breached.to, belum akan diblokir untuk kepentingan investigasi.