Mengenal Kovi Otda, Layanan Pemda Berbasis Metaverse yang Diluncurkan Kemendagri

Kemendagri luncurkan inovasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA) berbasis metaverse, Selasa (25/4/2022). Foto: Kemendagri

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) meluncurkan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) sebagai wabah konsultasi virtual berbasis metaverse.

Layanan konsultasi berbasis metaverse ini diklaim menciptakan efisiensi konsultasi Pemda dengan Ditjen Otda yang biasanya dilakukan secara manual.

“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi. Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (25/4).

Akmal melanjutkan bahwa Kovi Otda memiliki kelebihan seperti lebih efisien, meminimalkan biaya dan waktu, lebih nyata, serta dapat menjadi kantor masa depan yang menggantikan kantor fisik.

Jadi sederhananya, pejabat daerah yang ingin bertemu dengan Ditjen Otda tidak perlu menemui secara langsung, tapi bisa virtual melalui metaverse.

Metaverse adalah wadah di mana pengguna dapat bermain, bekerja atau bertemu orang lain secara virtual. Bedanya dengan game online, di metaverse pengguna menggunakan perangkat VR, sehingga memungkinkan interaksi di metaverse lebih luas dan interaktif.

Ilustrasi avatar di metaverse. Foto: Dok. Meta

Namun apakah penting?

CEO Kolektibel, Riandika Aloysius Pungkas, mengatakan bahwa penggunaan metaverse untuk pertemuan virtual Kemendagri dianggap overspec, dan belum tentu dapat menjadi solusi sepenuhnya.

“Jangan sampai kita menggunakan teknologi, membeli teknologi yang berlebihan sehingga ada fitur-fitur yang tidak diperlukan” ujar Pungkas kepada kumparanTECH pada Kamis (28/4).

“Saya rasa metaverse atau bukan, kunci utama adalah harus mampu menjawab problem yang ada di masyarakat. Jadi program Kemendagri ini perlu dikritisi apakah metaverse memang jawabannya.”

Pungkas menekankan bahwa biaya dari metaverse sangat mahal, mulai dari biaya infrastruktur dan device. Mulai dari pengembangan blockchain, sampai pengadaan alat VR Oculus. Pertanyaannya adalah apakah metaverse adalah solusi terbaik yang tersedia saat ini.

“Apakah kita perlu menggunakan teknologi raksasa untuk menyelesaikan problem yang sangat kecil di sehari-hari,” lanjutnya.

“Perlu dikaji lagi, pihak pemerintah dalam hal ini kita sedang membahas Kemendagri memberi fasilitas kepada Otda, faktor apa yang hanya bisa dijawab oleh Metaverse.”