Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1

ADVERTISEMENT
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru, Budi Arie Setiadi , membuka peluang untuk membentuk pengawas media sosial (medsos). Banyaknya konten medsos yang meresahkan masyarakat menjadi alasannya.
ADVERTISEMENT
Budi Arie mengatakan sejauh ini baru ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan itu pun hanya mengawasi konten penyiaran televisi hingga radio. Sementara itu, belum ada lembaga atau tim yang mengawasi media sosial seperti Facebook hingga TikTok.
"Sekarang konten-konten yang meresahkan itu 'kan bentuknya macam-macam, karena teknologi itu 'kan berkembang," kata Budi Arie di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (17/7).
Budi Arie menambahkan, Kominfo juga perlu berinovasi dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Harapannya bisa menghasilkan cara penanganan konten medsos yang lebih antisipatif.
Pengendalian platform yang dianggap meresahkan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kominfo. Dengan semakin dekatnya Pemilu 2024, Kominfo dituntut menjaga dunia maya kondusif dan bebas konten negatif macam informasi palsu alias hoaks.
ADVERTISEMENT
"Nanti soal caranya apa, sabar, ya. Suasana 'kan belum panas sekarang, tenang saja, tapi kita persiapkanlah supaya narasi pemilu (2024) damai bisa terwujud," tambahnya.
Budi Arie dilantik menjadi Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7). Selain Menkominfo, Jokowi juga menunjuk sejumlah wakil menteri baru, salah satunya Nezar Patria yang menjadi Wakil Menteri Kominfo. Keduanya menjabat hingga 2024.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan Senin (24/2). Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Aset yang dikelola Rp 14.659 triliun.