Menristek Nasir Ungkap Pentingnya Dibentuk Badan Riset Nasional

Menristekdikti Mohammad Nasir. Foto: Jofie Yordan/kumparan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan pemerintah saat ini telah memiliki sejumlah rencana terkait program riset. Nasir menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan dana abadi riset sebesar Rp 1 triliun sebagai awalnya.

Ke depannya, angka dana abadi riset ini menurut Nasir akan semakin besar. Selain itu, ia juga mengatakan nantinya riset-riset yang dilakukan di Indonesia harus diintegrasikan menjadi satu dari semua kementerian dan lembaga yang ada.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan riset yang sama di lintas kementerian. Untuk mewujudkannya, Nasir mengatakan pentingnya dibentuk Badan Riset Nasional, yang akan mengintegrasikan riset-riset tersebut.

"Kami lagi mengajukan RUU Sinastek (Sistem Inovasi Nasional Riset Teknologi). Ini lagi dalam pembahasan dengan DPR, mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Bagaimana kelembagaannya, supaya efisien bisa diintegrasikan menjadi satu, apakah dibentuk Badan Riset Nasional (BRN), di mana yang membawahi adalah Menristekdikti atau disebut Kepala BRN," ujar Nasir, saat ditemui di Fasilkom UI, Kamis (28/3).

Menristekdikti Mohamad Nasir. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Menurut Nasir, hal ini penting dilakukan agar riset-riset yang dilakukan di Indonesia dapat benar-benar kena sasaran. Apalagi, ia mengungkapkan angka dana abadi riset Indonesia ke depannya bisa naik hingga Rp 20 triliun, Rp 30 triliun, Rp 40 triliun, dan seterusnya.

"Ini yang dilakukan di dalam riset, total spending pemerintah sekitar Rp 25,9 triliun. Dari angka itu hasil risetnya apa? Itu yang belum bisa dideteksi. Mungkin kalau diintegrasikan bisa lebih baik lagi," sambungnya.

Sebelumnya, pembentukan Badan Riset Nasional merupakan salah satu janji yang disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ma'ruf sempat menyebutkan rencana membentuk Badan Riset Nasional dalam debat cawapres yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Ma'ruf saat itu menjelaskan nantinya semua pihak akan diikutsertakan dalam masalah penanganan riset, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga dunia industri.