Qlue: Sejak Kepgub Dicabut, Laporan RT/RW Menurun Drastis

Pengaduan sampah di aplikasi Qlue. (Foto: Muhammad Fikrie/kumparan)

Aplikasi Qlue telah menjadi salah satu sarana masyarakat Jakarta melaporkan masalah ibukota, berkat kerja sama yang terjalin dengan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi sejak tidak ada lagi kewajiban RT dan RW melaporkan isu lingkungannya, jumlah laporan kota di Qlue otomatis turun drastis, apalagi yang berasal dari RT dan RW.

Ya, salah satu aturan yang dulu mewajibkan para RT dan RW di DKI Jakarta melaporkan situasi daerahnya melalui Qlue, kini sudah dihentikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Jakarta tak lagi memberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, lantaran ada protes dari sejumlah pihak.

CEO Qlue, Rama Raditya, mengatakan bahwa dahulu setiap RT dan RW wajib memberi tiga laporan per hari. Pihak Qlue akan berbagi pendapatan Rp 10.000 kepada RT dan RW untuk setiap laporan.

"Sejak Pak Ahok cuti dan Keputusan Gubernur dicabut, angka pelaporannya berkurang. Turunnya jauh," ujar CEO Qlue, Rama Raditya, Selasa (17/1).

Ketika ditanya mengenai kapan peraturan ini dihentikan, Rama tak bisa memastikan waktu pastinya, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Pemprov DKI Jakarta soal pencabutan tersebut.

Sementara itu, Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan pemberhentian aturan ini adalah untuk menghormati pekerjaan para RT dan RW sebagai pengabdi di lingkungan masyarakat tanpa iming-iming pendapatan.

"Mereka mengabdi kepada masyarakat dan enggak perlu digaji insentif berupa uang Rp 10.000 itu. Sehingga perlakuan itu dianggap menyinggung mereka," ucap Sumarsono.

Aplikasi Qlue sendiri saat ini masih aktif digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan berbagai masalah perkotaan. Qlue juga memungkinkan pengguna untuk menanyakan sebuah informasi atau meminta pertolongan dari tetangga, melakukan jual-beli atau peminjaman barang, sampai dengan mengulas sebuah tempat.